press enter to search

Senin, 16/12/2019 12:37 WIB

Nelayan Minta Menteri KKP Tinjau Pembatasan Lokasi Tangkap Ikan & Ukuran Kapal

Dahlia | Selasa, 19/11/2019 19:42 WIB
Nelayan Minta Menteri KKP Tinjau Pembatasan Lokasi Tangkap Ikan & Ukuran Kapal Foto: istimewa

JAKARTA (aksi.id) -  Menteri Edhy melaksanakan Stakeholders Meeting Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kelima belas aliansi yang hadir yaitu Paguyuban Nelayan Jawan Tengah, Mitra Nelayan Sejahtera, Jaringan Nelayan Matahari Indonesia, Aliansi Nelayan Indonesia, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), serta Masyarakat Perikanan Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Selain itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Serikat Nelayan Indonesia, Persatuan Nelayan Tradisional, Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, Himpunan Nelayan Tradisional, dan Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI).

Dalam kesempatan ini, pengurus paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono menyampaikan hambatan yang dihadapinya terkait pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan. Saat ini, izin lokasi penangkapan ikan dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Di sisi lainnya, ukuran kapal tangkap disyaratkan berukuran maksimum 150 GT berdasarkan Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan.

Eko menilai, kedua peraturan tersebut menyulitkan nelayan karena ukuran kapal dibatasi namun nelayan harus melaut ke lokasi yang semakin jauh. Untuk itu, dia berharap agar pemerintah meninjau kembali peraturan mengenai pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan dan pembatasan ukuran kapal perikanan. 

 10192019184451

“Jadi, kami mohon Bapak dapat mengembalikan aturan lokasi penangkapan itu menjadi dua WPP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Kedua, demi keselamatan pelayaran dan kelayakan kapal di tengah laut, kami mohon kiranya pembatasan ukuran kapal ditinjau kembali dan dikembalikan menjadi 150-200 GT,” pintanya, Senin (18/11/2019).

Eko juga mengatakan bahwa saat ini harga ikan salem di pasar mengalami penurunan akibat melimpahnya ikan impor. Akibatnya, usaha nelayan ikan salem pun merugi. Oleh sebab itu, ia berharap agar pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap impor ikan.

Sementara itu, Nazwar, perwakilan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berharap agar perempuan nelayan mendapatkan pengakuan profesi. Menurutnya, diperlukan sebuah kebijakan afirmatif untuk mengangkat perempuan nelayan agar mendapatkan pengakuan profesi yang setara dengan nelayan laki-laki.

Sejalan dengan hal itu, perwakilan PPNI lainnya, Aas, juga menyampaikan permohonannya agar Pemerintah memberikan perlindungan akan perampasan ruang terhadap perempuan nelayan. Aas yang bermukim dan mencari penghidupan sebagai nelayan di Pulau Pari mengatakan bahwa reklamasi yang dilaksanakan di teluk Jakarta menyebabkan pendangkalan air laut. Akibatnya, lahan budidaya dan batu karang yang ada pun mati sehingga nelayan rumput laut setempat mengalami kesulitan.

Selain itu, Aas juga berharap agar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diterbitkan oleh KKP dapat memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi nelayan, di samping memfokuskan pembangunan di sektor wisata.

Adapun Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia menyampaikan masukannya terkait perizinan. Ia mengatakan, terdapat perbedaan tentang kategori nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Dampaknya, nelayan dengan kapal berukuran di atas 5 GT harus mengurus izin ke provinsi dan dikenai redistribusi.

Selanjutnya, Budi juga meminta perhatian pemerintah untuk memberikan penyelesaian terhadap aturan alat tangkap perikanan. Mengenai pembatasan alat tangkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI  seringkali masih menimbulkan perbedaan tafsir tentang alat tangkap ramah lingkungan antar nelayan.

Hal itu tak jarang menimbulkan pro-kontra antara nelayan di berbagai daerah yang berujung pada  konflik. Tak hanya cantrang, ia menyatakan bahwa sebenarnya terdapat banyak modifikasi alat tangkap yang ada di daerah, terutama Jawa. Untuk itu, ia berharap agar Pemerintah menyempurnakan peraturan yang ada sehingga tercapai kesepakatan yang dipatuhi seluruh nelayan di berbagai daerah di Indonesia.

Meresponi berbagai masukan yang disampaikan oleh nelayan, Menteri Edhy menyatakan akan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan ke depan dan mencari jalan keluar terbaik yang sebisa mungkin memperhatikan kebermanfaatan bagi seluruh stakeholder.

“Memang tidak mudah untuk menyamakan suara jutaan nelayan kita. Tentunya tidak mudah, butuh proses. Tapi mohon kita semua saling memahami,” pungkas Menteri Edhy.

Dalam pertemuan ini turut hadir Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Agus Suherman, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina. (fahmi/bondan).