JAKARTA (aksi.id) – Badan Penelitian dan Pengembangan Pethubungan (Balitbanghub) desentralisasi penyelenggaraan layanan kesehatan penerbangan.

Hal itu dilakukan untuk mendekatkan personel penerbangan saat akan melaksanakan medical check up rutin untuk keselamatan dan keamanan penerbangan.

“Misalnya saja mereka beroperasi di Papua dengan adanya desentralisasi maka tidak perlu lagi harus ke Jakarta untuk medical examination,” ungkap Kepala Balitbanghub Sugihardjo di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Desiminasi ini akan dibahas supaya pelayanan dan kualitas profesi bisa dijaga dan keselamatan dan keamanan penerbangan dapat terwujud.

Dia juga mendorong peran otonomi daerah, berpikir mendekatkan di bidang kesehatan penerbangan.

Namun Sugihardjo menegaskan bahwa prosesnya tidaklah sekadar admistrasi saja namun benar-benar harus melalui berbagai lanhkah proses.

“Ini sama dengan SIM bukan sesuatu yang otomatis, kalau teruji dan terbukti kompeten baru akan mendapat sertifikat/lisensi,” tutur dia.

Sugihardjo berharap ini dapat dibahas tuntas dalam Focus Grup Discussion (FGD) Pengembangan Layanan Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan di Wilayah Indonesia.

“Diharapkan dapat berlangsung tidak kaku dengan sekat kewenangan dan cari titik temunya untuk menjaga kespen,” pungkas Sugihardjo. (omy)