JAKARTA (aksi.id) – Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaksanakan Workshop Reviu DAK Fisik Tahap II di Jakarta, 20-22 November 2019.

Hal ini meningkatkan kapasitas auditor dilingkungan APIP daerah, khususnya dalam melaksanakan reviu DAK Fisik. AAIPI sebagai asosiasi yang menaungi profesi auditor intern pemerintah melalui komite pengembangan profesi mengadakan Workshop tersebut.

Acara ini merupakan salah satu pelatihan untuk meningkatkan kapasitas auditor di lingkungan APIP Daerah dalam menjalankan tugas reviu realisasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik.

Dengan begitu dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi. Materi diisi dengan narasumber sebanyak enam orang yang terdiri dari wakil-wakil Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri.

Workshop reviu DAK Fisik Tahap II dimulai dengan Laporan Ketua Panitia oleh, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Agung Raharjo selaku Sekretaris Komite Pengembangan Profesi AAIPI, dan dibuka oleh Inspektur Utama Bappenas Wismana Adi Suryabrata selaku wakil ketua DPN I (Dewan Pengawas Nasional) AAIPI.

Workshop dihadiri 35 orang peserta yang berasal dari Auditor di lingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, penutupan dimulai dengan laporan oleh Ketua Panitia, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Agung Raharjo selaku Sekretaris Komite Pengembangan Profesi.

Selanjutnya penutupan dilakukan oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo selaku Ketua Komite Pengembangan Profesi.

“Dalam pembangunan, harus menggunakan skala prioritas dan dengan mengikuti workshop ini diharapkan dapat menularkan kepada teman-teman APIP di daerah, serta tidak lagi fokus hanya kepada proses (finansial) tetapi mulai merubah paradigma baru dengan melihat juga dari sisi perencanaan sampai dengan hasil yang akan diperoleh (output/outcome),” urai Sugihardjo dalam arahannya, Jumat (22/11/2019) dikutip dari laman sosial media Itjen Kemenhub.

Di samping itu, Workshop ini juga diharapkan dapat mendorong daerah untuk mencari inovasi-inovasi baru mengurangi ketergantungan pada Pusat.

“Dengan terus meningkatnya anggaran Tansfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maka harus dapat dimanfaatkan sebagai leverage kemandirian Daerah,” ujarnya.

Daerah diharapkan dapat melakukan inovasi skema pembiayaan, misalnya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalan penutupan juga dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata untuk perwakilan peserta terbaik. (omy)