press enter to search

Jum'at, 07/08/2020 22:46 WIB

Fadli Zon Kritik Pidato Nadiem: Tak Ada Isu Kesejahteraan Guru

Redaksi | Selasa, 26/11/2019 09:47 WIB
Fadli Zon Kritik Pidato Nadiem: Tak Ada Isu Kesejahteraan Guru Fadli Zon. (ist)

JAKARTA (Aksi.id) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti ketiadaan isu kesejahteraan guru dalam pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim jelang Hari Guru Nasional 2019.

Dari teks pidato yang beredar di media sosial, menurutnya, Nadiem lebih banyak memberikan pesan yang bersifat arahan daripada penghargaan kepada para guru.

"Dalam naskah pidato Mendikbud untuk memperingati Hari Guru tahun ini, saya melihat, kesejahteraan guru juga belum menjadi perhatian utama," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (25/11) petang.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyayangkan Nadiem tidak menyinggung masalah kesejahteraan guru. Padahal, menurutnya, semangat utama dari peringatan Hari Guru Nasional adalah agar semua pihak, terutama pemerintah, bisa menghormati, mengapresiasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Fadli menyatakan bahwa ketiadaan isu kesejahteraan guru dalam pidato Nadiem ini pun patut menjadi pertanyaan besar.

"Ini patut menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa isu kesejahteraan guru tidak ada dalam public address Mendikbud," katanya.

Dia pun mengungkapkan Indonesia dalam kondisi darurat guru saat ini. Fadli berkata, berdasarkan data Kemendikbud, jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini hanya 1,3 juta orang atau jauh di bahwa kebutuhan guru se-Indonesia yang mencapai 2.1 juta.

Menurutnyq, angka tersebut akan mengalami peningkatan karena sekitar 52 ribu guru PNS pensiun pada tahun ini.

Fadli pun menyatakan bahwa langkah pemerintah menutupi kekurangan guru di Indonesia lewat pengadaan tenaga honorer justru akan memunculkan masalah baru. Pasalnya, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.

Kata dia, pemerintah juga tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer hingga saat ini.

Hal itu, menurutnya, terlihat dari pernyataan Menko Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu yang menyampaikan bahwa pihaknya tak bisa memenuhi kuota pengangkatan 156 ribu guru honorer lantaran banyak yang tidak memenuhi syarat.

"Jika sikap seperti itu yang selalu dikedepankan, menurut saya, pemerintah memang setengah hati memperhatikan guru honorer. Kalau kuota tersedia, dan secara real tenaga guru honorer juga dibutuhkan, kenapa statusnya untuk menjadi PNS dipersulit?" ujarnya.

Fadli pun meminta pemerintah memprioritaskan pengangkatan guru honorer dan tidak melakukan tindakan seperti mengeksploitasi.

Dia meminta pemerintah tidak menghambat upaya para guru honorer mengubah nasib dengan persyaratan administrasi dan test yang kerap bersifat formalitas saja.

Fadli juga mengingatkan bahwa bangsa yang abai terhadap guru, pasti akan sulit maju karena salah satu penentu kualitas generasi penerus bangsa adalah bagaimana negara tersebut mengapresiasi profesi guru.

"Kualitas generasi harusnya sejalan dengan upaya memprioritaskan sumber daya manusia unggulan," tuturnya. (ds/sumber CNN)