press enter to search

Minggu, 06/07/2025 08:41 WIB

Jokowi Sidak Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Subang

Dahlia | Jum'at, 29/11/2019 13:34 WIB
Jokowi Sidak Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Subang Presiden Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di Subang (foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta (aksi.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Di sela-sela kunjungan, Jokowi melakukan inspeksi mendadak dengan mendatangi RSUD Subang.

Agenda itu merupakan inisiatif Presiden Jokowi dan tidak ada dalam agenda resmi kepala negara, sepeti dikutip keterangan resmi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sekitar pukul 09.15 WIB, Jokowi mendatangi RSUD Subang. Jokowi kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3 dan berbincang dengan beberapa pasien..

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Jokowi memang ingin mengetahui langsung pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit tersebut.

"Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Bey Machmudin.

Selama peninjauan, Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan, dan Wadir Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.

Jokowi mengatakan bahwa dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20% sisanya peserta mandiri.

"Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," kata Jokowi.

 
Jokowi Sidak Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Subang, Hasilnya?Foto: Presiden Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di Subang/Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden


Eks Wali Kota Solo titu menjelaskan masalah BPJS Kesehatan harus diselesaikan melalui internal perusahaan, terutama dalam mengendalikan defisit. Apalagi, pemerintah sudah mengeluarkan alokasi anggaran yang cukup besar terkait hal itu.

"Ada 133 juta [orang] yang dikover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta [orang] oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dikover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," tegas Jokowi

Sebagai informasi, Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2019). Saat itu Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. (Lia/sumber:cnbcindonesia)