JAKARTA (aksi.id) – Dalam rangka mendukung mitigasi tsunami perlu dilakukan evaluasi kembali mengingat besarnya risiko.

Berdasarkan pemodelan yang telah dilakukan oleh BPPT, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Sugihardjo yang akrab disapa Jojo, gempa dari zona megathrust di selatan Jawa misalnya, berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian 10-15 meter di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta dengan waktu tiba tsunami diperkirakan 30-35 menit setelah gempa bumi.

“Di Pelabuhan di Indonesia sebagian besar juga ada di zona bahaya gempa dan tsunami. Untuk tsunami kecil, pelabuhan-pelabuhan ini sudah didesain bisa bertahan, tetapi untuk tsunami yang besar harus diperkuat lagi,” jelas Jojo di sela membuka Focus Group Discussion dengan tema “Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) Dalam Rangka Mendukung Keselamatan Penyelenggaraan Transportasi” di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Pada perencanaan dan desain fasilitas pelabuhan, kata dia, sudah seharusnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan karakteristik wilayah.

Hal itu mengingat saat ini banyak fasilitas pelabuhan yang tidak mampu menghadapi perubahan lingkungan, terutama akibat bencana alam seperti gempa bumi dan peristiwa alam lainnya.

“Perencana fasilitas pelabuhan seharusnya mendesain atau merencanakan bangunan yang tahan terhadap gempa dan tsunami serta telah mempertimbangkan aspek-aspek teknis lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan pelabuhan tersebut,” urainya.

Sebagai contoh, fasilitas pelabuhan yang terkena dampak terjadinya gempa dan tsunami, seperti Pelabuhan Pantoloan yang berada di kota Palu mengalami kerusakan yang paling parah dibandingkan pelabuhan lainnya, ditandai dengan rubuhnya Quay Crane di Pelabuhan Pantoloan.

Dengan begitu, layanan kepelabuhanan dihentikan menunggu hasil pengecekan lebih lanjut.

Begitu juga dengan pelabuhan Wani dan Pelabuhan Donggala juga mengalami kerusakan yang sangat parah, saat terjadi terjadi fenomena alam gempa bumi dan tsunami yang melanda kota Palu dan Donggala yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan pada fasilitas umum.

“Saya berharap memeroleh masukan dari berbagai pihak (stakeholder) terkait keselamatan, bagaimana kesiapan sistem early warning untuk memberikan informasi dini akan terjadinya gempa dan tsunami,” ungkap Jojo.

Diakuinya, perlu melibatkan semua unsur dalam hal mitigasi dan menangani bencana atau pethahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. (omy)