JAKARTA (Aksi.id) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menyeragamkan sistem penggajian atau one salary system untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu untuk membuat anggaran lebih efisien sekaligus mencegah korupsi.

Sistem itu direncanakan setelah Sri Mulyani mempertimbangkan usul dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Ini juga menjadi salah satu cara memulai reformasi birokrasi, yakni perbaikan remunerasi (penggajian).

"Jadi, disampaikan oleh pak Agus, bahkan sekarang inginnya one single salary syste," ujar Sri Mulyani di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019)

Namun, dia menekankan, hal itu tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus bertahap. Sebab, membutuhkan penyesuaian dengan keuangan negara agar tidak menggangu perekonomian.

"Tentunya kalau yang sekarang dilakukan secara bertahap, itu tidak bisa dilakukan adjustment (penyesuaian) yang kemudian tidak sesuai APBN dan kemudian sebabkan kondisi yang krisis atau collapse seperti di negara-negara latin," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, kemampuan keuangan negara tergantung dari penerimaan yang dikumpulkan pada saat itu. Oleh karenanya, harus dilakukan secara bertahap agar APBN tetap berjalan dengan baik.

"Ini semacam ayam dan telor yang harus dipotong. Maka itu harus dilakukan secara bertahap dengan kemampuan yang terus menerus untuk ditingkatkan untuk mengumpulkan penerimaan negara," kata dia.

"Jadi perbaikan dari sisi remunerasi betul-betul dikaitkan dengan kemampuan negara," lanjut eks Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Lebih lanjut, dia menekankan hal itu hanya salah satu cara mencegah korupsi di institusi pemerintah, tapi tidak menjamin perbuatan tercela tersebut tidak terjadi. Semua kembali lagi ke integritas masing-masing pribadi.

"Mau digaji berapa pun ya kalau digoda dengan miliaran atau triliun nggak kan ngaruh. Jadi kalau ngomong tentang masalah cukup atau nggak cukup, itu masalah tamak atau tidak tamak aja. Makanya integritas itu penting," ujar Sri Mulyani. (ds/sumber CNBC)