Terbukti Terima Suap, Mantan Bupati Talaud Divonis 4,5 Tahun Penjara

Jakarta (aksi.id) - Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sri Wahyumi terbukti bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Sri Wahyumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut," kata hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Perbuatan Wahyumi dilakukan bersama-sama dengan Benhur Lalenoh yang divonis secara terpisah dalam perkara ini. Benhur divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Benhur bersalah sebagai perantara suap untuk Wahyumi.
Sri Wahyumi dan Benhur Lalenoh bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kasus ini bermula Wahyumi memerintahkan orang kepercayaannya, Benhur Lalenoh, menawarkan paket pekerjaan kepada para pengusaha di Manado. Namun ada syarat di balik tawaran tersebut yaitu commitment sebesar 10 persen.
Bernard sebagai salah seorang pengusaha berkeinginan mendapatkan proyek di Talaud. Bernard bersama Benhur kemudian menemui Wahyumi untuk menanyakan tentang paket pekerjaan proyek yang bisa dikerjakannya.
Bernard pun mendapatkan 2 proyek revitalisasi pasar dari Wahyumi. Hakim mengatakan Bernard menggunakan perusahaan bernama CV Minawerot Esa untuk proyek revitalisasi Pasar Beo dengan nilai proyek Rp 2,8 miliar. Sedangkan proyek revitalisasi Pasar Lirung dengan nilai proyek Rp 2,9 miliar, Bernard memakai perusahaan bernama CV Militia Christi.
Setelah mendapatkan proyek, Bernard diminta memenuhi commitment fee. Bernard pun memberikan uang Rp 100 juta kepada Benhur Lalenoh. Uang tersebut diterima Benhur sebesar Rp 30 juta dan Ketua Pengadaan Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Ariston Sasoeng menerima Rp 70 juta.
Sedangkan Sri Wahyumi menerima barang mewah dari Bernard senilai Rp 491 juta:
- Menerima telepon satelit merek Thuraya beserta pulsa Rp 28 juta.
- Menerima tas tangan merek Balenciaga seharga Rp 32,9 juta dan tas tangan merek Chanel seharga Rp 97,3 juta.
- Menerima jam tangan merek Rolex seharga Rp 224 juta.
- Menerima cincin merek Adelle seharga Rp 76,9 juta dan anting merek Adelle seharga Rp 32 juta.
Selain hukuman pidana, majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Sri Wahyumi, yaitu pencabutan hak politik. Sri Wahyumi divonis pencabutan hak politik selama 5 tahun.
Hakim meminta jaksa penuntut umum membuka rekening Sri Wahyumi yang diblokir oleh KPK.
"Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Sri Wahyumi berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun," kata hakim. (Lia/sumber:detik)
Artikel Terkait :
Artikel Terbaru :
TERPOPULER
- Hijaukan Pesisir Timur Jawa, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove
- Wujudkan Pertumbuhan Inklusif, KAI Logistik Dorong Ekonomi Kerakyatan dalam Ekosistem Logistik
- Tindak Tegas Aksi Vandalisme, KAI Commuter Bertindak Cepat Amankan Pelaku Pelemparan
- Operasi Patuh 2025: Fokus Edukasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
- KAI Services Bahas Kolaborasi Strategis Penguatan Layanan dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta
- Jalur Bogor Masih Rekor Penumpang Terbanyak Pengguna CommuterLine
- PT Patra Drilling Contractor Gelar Culture Day Vol. 1, Wujudkan Lingkungan Kerja Sehat dan Kolaboratif
- Dukung Pelestarian Lingkungan, KAI Commuter Tegaskan Komitmen Hadirkan Transportasi Yang Ramah Lingkungan
- Mantap, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Raih Penghargaan Bergengsi dalam Rakernis Perencanaan Polda Metro Jaya 2025
- Polda Metro Jaya Buru DPO Penipuan Data COD Ninja Xpress, Dua Pelaku Sudah Ditangkap
