press enter to search

Selasa, 14/07/2020 16:07 WIB

Parlemen Eropa Kaget Lihat Daging Anjing dan Kucing Dijual Bebas

Redaksi | Sabtu, 21/12/2019 21:27 WIB
Parlemen Eropa Kaget Lihat Daging Anjing dan Kucing Dijual Bebas Sekretaris Parlemen Eropa, Sandra Gabriel mendatangi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membicarakan perdagangan hewan anjing dan kucing.(ist)

MANADO (Aksi.id) - Sekretaris Anggota Parlemen Eropa, Sandra Gabriel yang baru-baru ini mengunjungi Sulawesi Utara bersama Tilly Metz (MEP) dari Komite Pariwisata (keduanya juga merupakan Vice-President dari intergroup Lingkungan dan Kesejahteraan Hewan dalam Parlemen Eropa), serta Stefan Bernhard Eck (MEP), mengaku prihatin dengan persoalan perdagangan daging anjing dan kucing di Sulawesi Utara, dan Indonesia secara luas.

Selama kunjungannya mereka di Sulawesi Utara, Sandra yang mewakili Prof. Dr. Klaus Buchner (MEP) dari Komite Perdagangan, terkejut melihat banyaknya jumlah anjing dan kucing yang dijual di pasar tradisional baik di Manado, Tomohon maupun Minahasa. Belum lagi, cara hewan tersebut dibunuh di ruang publik.

"Ini begitu disayangkan, karena Indonesia terkenal dengan wisata yang baik dengan alam yang indah. Tapi, bisa saja wisatawan enggan ke Indonesia karena melihat pembunuhan sadis hewan-hewan peliharaan untuk di makan," tutur Sandra.

Selama beberapa hari di Sulawesi Utara, Sandra menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Selasa, 17/12) dan diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Praseno Hadi.

"Tujuan datang ke Manado, selain untuk melihat langsung kegiatan perdagangan daging anjing dan kucing di beberapa tempat, juga berdiskusi dengan Pemerintah untuk mencari solusi terbaik dalam menghentikan kegiatan perdagangan daging anjing ini," ujarnya.

Hasil dari kunjungan ini akan dilaporkan Sandra kepada para Anggota Parlemen Eropa tersebut dan akan dibahas langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait masalah ini.

Mereka berharap bahwa Pemprov Sulut dapat mencontoh daerah lain yang bisa menerbitkan aturan resmi tentang pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing yang mengacu pada Pasal 302 KUHP dan UU No. 18 tahun 2009 juncto UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (ds/sumber kumparan)

Artikel Terkait :

-