press enter to search

Sabtu, 29/02/2020 14:29 WIB

Sekitar 43% Anggota Parlemen di India `Pernah Melakukan Tindak Kriminal`

Redaksi | Sabtu, 15/02/2020 11:23 WIB
Sekitar 43% Anggota Parlemen di India `Pernah Melakukan Tindak Kriminal`

Mahkamah Agung India memerintahkan partai-partai politik di India untuk menjelaskan dan menjustifikasi banyaknya calon anggota parlemen yang mempunyai catatan pernah melakukan perbuatan kriminal.

Perintah ini datang menyusul banyaknya jumlah anggota parlemen hasil pemilu 2019 yang punya catatan kriminal.

Catatan kriminal ada pada 43% dari anggota parlemen yang terpilih tahun 2019.

Kejahatan mereka beragam, beberapa hanya pelanggaran kriminal kecil, tapi beberapa lagi kejahatan besar seperti pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan, menurut data yang dikeluarkan Association for Democratic Reforms.

Kampanye pemilu India 2019.Hak atas fotoEPA
Image captionPelaksaan Pemilu di India adalah yang terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 500 juta pemilih.

Lembaga ini menyatakan jumlah anggota parlemen yang punya catatan kriminal terus meningkat dalam beberapa periode pemilu di India.

Pada tahun 2004, anggota parlemen yang punya catatan kriminal adalah 24%, sementara pada 2014 angka itu 34%.

Menanggapi besarnya angka ini, Mahkamah Agung India melihat angka ini "mengkhawatirkan" dan mempertanyakan mengapa partai-partai politik tak bisa menemukan politisi yang "bersih".

Mereka juga menambahkan bahwa "kemungkinan menang" bukan merupakan pembenaran untuk menangkat orang dengan catatan kriminal untuk maju dalam pemilu.

Partai-partai politik diperintahkan oleh Mahkamah Agung dalam waktu 48 jam untuk menyampaikan penjelasan itu kepada komisi pelaksana pemilu.

Jika mereka gagal melakukannya, maka partai-partai ini akan dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan.

Presentational grey line
Kompleks parlemen IndiaHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionKompleks parlemen India.

`Uang sewa`

"Faktor utama yang mendorong partai politik memilih kandidat dengan catatan kriminal yang serius adalah semata-mata karena uang," kata ilmuwan politik, Dr Milan Vaishnav yang ditanya wartawan BBC di New Delhi, Soutik Biswas.

Di samping biaya pemilu yang mahal, sistem keuangan partai yang tidak transparan diperkirakan juga mendorong praktik tidak sehat terjadi.

Persaingan politik juga meningkat tajam.

Dalam pemilu tahun tahun 2014, ada 464 partai sementara pada pemilu pertama di India tahun 1952, ada 55 partai politik peserta.

Selain itu, politik juga karier yang menguntungkan. Kajian tahun 2013 memperlihatkan rata-rata tingkat kekayaan anggota legislatif meningkat 222% setelah menjabat selama satu periode.

Lebih jauh, Dr Vaishnav menjelaskan, faktor-faktor ini mendorong partai politik mencari calon anggota parlemen yang mampu "membiayai diri sendiri dan tidak menguras keuangan partai yang terbatas".

Partai malahan mencari calon anggota yang bisa menyumbang "uang sewa" kepada partai.

Kebanyakan kandidat yang mampu melakukan hal ini memiliki catatan kriminal.

Tiga juta jabatan

Sistem politik India memiliki tiga tingkatan pemilu dan ada tiga juta jabatan politik yang bisa diisi. Setiap tahap pemilu di setiap tingkatan membutuhkan adanya sumber keuangan yang besar.

Banyak partai politik di India yang dijalankan seperti perdikan, atau model perkebunan zaman feodal, dipimpin oleh orang-orang tertentu yang dominan serta oleh dinasti.

Kurangnya demokrasi dan transparansi internal partai mendorong majunya "kandidat oportunis dengan kocek yang dalam".

"Partai memberi tempat bagi para kandidat dengan catatan kriminal ini untuk memoles diri seakan mereka Robin Hood yang membela rakyat kecil," katanya.