KUPANG (Aksi.id) - Ratusan aparat Bantuan Kendali Operasi (BKO) dikerahkan ke Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Kepulauan Nusa Tenggara, guna mengamankan situasi pascakonflik antarwarga dari dua suku di daerah tersebut. Bentrokan itu memperebutkan lahan dan menewaskan 6 orang.

"Ratusan personel BKO dari berbagai daerah seperti Lembata, Sikka, dan dari Polda NTT diterjunkan untuk menjaga situasi kamtibmas di Sandosi," kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Flores Timur, AKBP Deny Abraham, di Kupang, Jumat (6/3).

Dia mengatakan para personel di lapangan saat ini terdiri dari aparat kepolisian dari Polres Flores Timur dan jajaran Polsek sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) berjumlah sekitar 100 orang.

Sementara personel polisi BKO dari daerah lain di antaranya Kabupaten Lembata sebanyak satu Satuan Setingkat Peleton (SST) berjumlah 30 orang, Kabupaten Sikka satu SST, Dalmas Polda NTT satu SST, serta personel Brimob dari Sikka satu SKK.

Dia menjelaskan bantuan pengamanan situasi usai perang tanding di Adonara juga dilakukan personel TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) setempat sebanyak satu SST.

Aparat kepolisian dan personel TNI sebelumnya juga dikerahkan untuk mengamankan dan meredam konflik antarawarga yang terjadi pada Kamis (5/3) pagi.

"Personel langsung diterjunkan ke lapangan untuk melakukan identifikasi serta pengamanan dan upaya evakuasi korban yang tewas," katanya.

Bentrok di Adonara terjadi antarwarga dua suku di Desa Sandosi pada Kamis (5/3) pagi di wilayah perkebunan Wulen Wata dan menewaskan 6 orang.

Korban tewas di antaranya dari suku Kewaelaga masing-masing berinisial MKK (80), YMS (70), YOT (56), dan SR (68), sedang dari Suku Lamatokan adalah YH (70) dan WK (80).

Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, meminta masyarakat tidak terprovokasi terkait perang tanding antarawarga yang memperebutkan lahan di Desa Sandosi.

"Kami meminta masyarakat agar jangan sampai terprovokasi dengan perang tanding antarwarga yang terjadi Sandosi Kamis (5/3) pagi tadi," katanya saat dihubungi Antara di Kupang, Kamis.

Dia mengatakan sudah meminta seluruh camat di Pulau Adonara serta para kepala desa agar mengimbau dan menahan masyarakatnya jika memiliki niat membantu suku-suku yang sedang bertikai.

Hal ini penting karena di Adonara secara budaya Lamaholot (sebutan untuk suku bangsa yang berdiam di sebagian wilayah Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor) dikenal istilah nara atau sekutu lintas desa atau wilayah.

"Jadi jangan ajak nara atau sekutu, biarkan pemerintah dan aparat keamanan menyelesaikan masalah yang ada," katanya.

Agustinus juga meminta masyarakat agar tidak membuat postingan di media sosial berisi hal-hal yang provokatif yang dapat memperuncing keadaan.

"Jika ada yang posting bernada provokatif kami berharap aparat kepolisian segera bertindak untuk diamankan," katanya. (ds/antara/CNN)