press enter to search

Sabtu, 15/08/2020 20:56 WIB

Berdayakan LMDH, KKP Berencana Bangun Model Klaster Percontohan Budidaya Udang Berkelanjutan

Fahmi | Sabtu, 20/06/2020 10:16 WIB
Berdayakan LMDH, KKP Berencana Bangun Model Klaster Percontohan Budidaya Udang Berkelanjutan

CIANJUR (Aksi.id) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo meninjau langsung calon lokasi percontohan klaster budidaya udang vaname di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat, Jumat (19/6/200). Turut serta dalam kunjungan tersebut, jajaran pejabat eselon I KKP, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dan jajaran pemda Cianjur.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang telah melakukan identifikasi dan kajian kelayakan teknis di kawasan tersebut.

Menteri Edhy dalam keterangannya usai melakukan peninjauan mengatakan bahwa lahan yang merupakan milik Perum Perhutani dan dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) cukup potensial untuk dioptimalkan guna pengembangan usaha budidaya udang vaname berkelanjutan.

Menteri Edhy menegaskan pentingnya memberdayakan ekonomi masyarakat termasuk mendorong lembaga masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam kegiatan usaha budidaya udang. Menurutnya, masyarakat desa hutan telah berupaya menjaga kelestarian alam, sehingga perlu diberi alternatif pekerjaan untuk meningkatkan ekonominya.

"Lahan ini statusnya milik Perum Perhutani dan dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Tim UPT kami sudah lakukan groundcheck dan melakukan kajian kelayakan teknis. Saya kira ini baik, nanti kita berdayakan masyarakat desa hutan disini, tentu tujuannya untuk mendorong perekonomian masyarakat. Penting mereka kita libatkan. Itungan kami dalam 1 ha bisa melibatkan minimal 5 KK (kepala keluarga)", tegas Edhy.

Menteri Edhy juga menggaris bawahi bahwa pola pengelolaan budidaya dulu dan sekarang berbeda. Menurutnya kesan budidaya tambak yang merusak mangrove mestinya tidak ada lagi, dengan mendorong potensi lahan yang ada melalui peningkatan produktivitas.

Menteri Edhy juga memastikan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. "Nanti saya akan koordinasi dengan bu Menteri LHK dan Menteri PUPR untuk mendukung percontohan ini. Kita bikin model yang skala kecil dulu, jika sukses baru kita kembangkan di berbagai daerah. Program tambak perhutanan sosial seperti di Muara Gembong Bekasi nanti bisa kita perluas juga", pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto yang turut mendampingi Menteri Edhy mengatakan bahwa hasil identifikasi tim BLUPPB Karawang, luas lahan yang bisa dijadikan lahan percontohan efektif seluas lebih kurang 5 ha. Slamet menjelaskan di lahan tersebut nantinya bisa dibangun klaster tambak udang modern dan ramah lingkungan. Terkait pengawalan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat, KKP akan menunjuk BLUPPB Karawang.

"Jadi setelah pembangunan konstruksi selesai, selanjutnya proses produksi selama satu siklus dengan target awal produktivitas 6 ton per ha. Produktivitas lahan masih terbuka untuk ditingkatkan seiring dengan pengetahuan dan skill penerima manfaat dalam hal ini Lembaga Masyarakat Desa Hutan", imbuhnya.

Disamping itu, secara umum Slamet menilai di sepanjang Pesisir Selatan Jawa banyak aset Perhutani yang tidak produktif dan secara umum potensial untuk pengembangan tambak. Menurutnya ini bisa dioptimalkan dengan membuat model pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal.

"Lahan Perhutani ini sangat luas dan selama ini belum produktif. Saya kira ke depan perlu kita bikin konsep dengan memberdayakan masyarakat lokal. Kita dorong inovasi teknologi dan fasilitasi hal lainnya. Pengelolaannya nanti masyarakat desa hutan kita libatkan. Ini sesuai dengan arahan Presiden, bagaimana masyarakat desa hutan diberikan akses ekonomi pada usaha usaha produktif. Program Perhutanan Sosial saya rasa harus terus di dorong", imbuhnya.

Sebagai informasi, total potensi pengembangan budidaya udang di Kecamatan Cidaun mencapai 150 ha - 200 ha. Adapun status lahan merupakan milik Perum Perhutani yang merupakan lahan hutan produksi dengan klasifikasi tidak produktif, dimana saat ini dikelola secara konvensional melalui kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. (fhm)