JAKARTA (Aksi.id) - Komisi IV DPR RI mendukung penambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,45 triliun pada 2021. Penambahan ini karena sektor kelautan dan perikanan sangat potensial mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara.

Dengan adanya penambahan, pagu anggaran KKP di 2021 naik menjadi Rp7 triliun dari yang sebelumnya Rp4,6 triliun.

"Komisi IV mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP pada 2021 sebesar Rp3,45 triliun," ujar Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat kerja antara KKP dan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Sebagian besar anggaran tambahan digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi agar tumbuh berkualitas dan berkeadilan. Nilainya mencapai Rp2,62 triliun. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukam, serta transformasi pelayanan publik.

Sudin menambahkan, tambahan pagu anggaran KKP sangat penting untuk mendukung program padat karya dan bantuan sosial. Seperti kegiatan Gemarikan, Bulan Mutu Karantina, Bulan Bakti Nelayan, klaster budidaya udang, bantuan benih dan pakan mandiri, hingga pelatihan dan pendidikan vokasi kepada masyarakat.

"Kegiatan-kegiatan ini penting dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pasca-pandemi Covid-19, khususnya bagi nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar perikanan," terang Sudin.

Selain mengusulkan penambahan pagu anggaran 2021, Komisi IV juga mengapresiasi realisasi anggaran KKP tahun 2019 sebesar 91,73 persen. Dari total pagu RpRp5,51 Triliun, yang terealisasi Rp5.05 Triliun.

Dengan tingginya serapan anggaran, capaian program KKP meliput banyak aspek, mulai dari bantuan ribuan alat tangkap, bantuan ratusan juta ekor benih, paket pengolah sampah, hingga pembangunan coldstorage.

Kabar baik lainnya, dari realisasi anggaran 91,73 persen tersebut tidak ada temuan pemeriksaan di lingkup KKP yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHP) II BPK RI tahun 2019. Dua tahun sebelumnya, 2017 dan 2018, laporan keuangan KKP mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

"Alhamdulillah kami bersyukur, tapi kami tidak ingin terlena. Kami akan bekerja lebih semangat lagi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan trend positif sebagai pendongkrak ekonomi negara di masa sulit imbas pandemi Covid-19. Ekspor produk perikanan tetap berjalan dan produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya tak berhenti di masa pandemi.

"Potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia besar sekali. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya," jelas Menteri Edhy. (fhm)