JAKARTA (Akisi.id) - Pemerintah tetap akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 RI pada 17 Agustus mendatang. Namun jumlah peserta yang boleh mengikuti upacara akan dibatasi.

"Kaitannya dengan upacara 17 Agustus di Istana Merdeka, kami perlu sampaikan upacara tetap dilaksanakan secara khidmat tapi dengan peserta terbatas," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers, Senin (6/7).

Selain peserta upacara, jumlah pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) juga dibatasi. Menurutnya, kegiatan upacara peringatan hari kemerdekaan itu tetap dapat diikuti masyarakat secara virtual.

"Kami sangat harapkan seluruh rakyat Indonesia ikut aktif terlibat dalam upacara tersebut secara virtual," katanya.

Pratikno menuturkan, terdapat tradisi baru dalam upacara peringatan tersebut yakni masyarakat diimbau menghentikan kegiatan sejenak ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Imbauan ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun luar negeri.

"Kami ajak masyarakat Indonesia untuk menghentikan kegiatan sejenak, berdiri tegak, khidmat, mengikuti dikumandangkannya lagu Indonesia Rata saat upacara berlangsung. Di seluruh Indonesia, di mana pun berada bahkan di luar negeri, yang di KBRI, dan lainnya," jelas Pratikno.

Dia mengatakan, peringatan hari kemerdekaan ini semula akan digelar besar-besaran dengan pawai atau karnaval yang melibatkan masyarakat internasional. Pratikno menuturkan, rencana itu telah lama dibahas sejak akhir tahun lalu. Namun karena pandemi Covid-19, rencana itu pun dibatalkan.

"Kita sudah merancang pawai, karnaval, dan sudah memperoleh komitmen belasan negara. Jadi sebenarnya HUT ke-75 ini sebenarnya besar-besaran, tapi pandemi covid mengubah semua," tuturnya.

"Kita harus kerja keras menyesuaikan acara-acara yang sudah kita siapkan termasuk karnaval internasional kita batalkan," imbuh Pratikno.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut upacara hanya akan diikuti Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana, Panglima TNI dan Kapolri, serta pejabat yang mempunyai tugas seperti membacakan teks proklamasi dan membaca doa.

Sementara peserta upacara yang biasanya berasal dari kalangan pejabat dalam dan luar negeri hingga masyarakat umum untuk sementara ditiadakan.

"Untuk kebiasaan kita mengundang masyarakat itu tidak, mungkin kita undang virtual. Undangan tetap diedarkan ke menteri dan lembaga tapi mereka tetap di tempat masing-masing karena kita utamakan kesehatan masyarakat dan protokol kesehatan," katanya. (ds/sumber CNNIndonesia.com)