JAKARTA (Aksi.id) - Lurah Grogol Selatan Asep Subahan mengaku dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Hal tersebut terjadi tidak lama setelah kasus pengurusan KTP-elektronik (e-KTP) buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra jadi polemik.

"Terhitung mulai hari ini saya dinonaktifkan sementara sebagai lurah," kata Asep Subahan saat dihubungi lewat pesan tertulis, Jumat (10/7).

Asep mengatakan, dirinya dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan internal lebih lanjut. Hanya saja, dia enggan menjelaskan secara rinci proses tersebut.

"Saya belum bisa jawab," ujarnya.

Sebelumnya, polemik pengurusan e-KTP Djoko Tjandra mencuat ke publik. Pasalnya, buronan kelas kakap itu diketahui mendatangi Kantor Kelurahan Grogol Selatan pada 8 Juni 2020 untuk mengurus e-KTP sebagai syarat untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang menjeratnya.

Polemik makin menjadi ketika pengurusan e-KTP Djoko Tjandra selesai dalam waktu cepat.

Sementara e-KTP Djoko Tjandra itu mencuat, Asep membantah pihaknya telah memberi pelayanan khusus kepada Djoko Tjandra saat mengurus e-KTP.

Saat menerima Djoko Tjandra beserta tiga orang lainnya di Kantor Lurah, Asep mengaku tak tahu menahu soal status buron Djoko Tjandra. Ia pada saat itu beranggapan bahwa Djoko Tjandra seperti warga lain yang membutuhkan pelayanan.

"Kami beranggapan dia warga biasa yang membutuhkan pelayanan, ya, kami layani. Jadi tidak ada istilahnya kita mengistimewakan dia," kata Asep kepada wartawan, Selasa (7/7).

Asep menyebut empat Closed Circuit Television (CCTV) di kantornya rusak saat Djoko Tjandra datang untuk mengurus e-KTP.

Asep sendiri dibela Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah yang menyebut proses cepat pencetakan e-KTP bukan hal aneh bagi Dukcapil.

Zudan bahkan mengaku pihaknya sudah melakukan investigasi ke Kelurahan Grogol Selatan. Hasilnya Asep tidak tahu kalau Djoko Tjandra seorang buronan korupsi yang tengah dicari negara selama ini. (ds/sumber CNNIndonesia.com)