BOGOR (aksi.id) – Mempersiapkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) adalah satu hal yang penting di bidang transportasi.

Terlebih mengingat dengan hadirnya PM 122 Tahun 2018, maka penyelenggaraan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran SDP kini telah resmi diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setelah sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Hal ini merupakan tantangan baru bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM, maupun kelembagaannya, yang saat ini sedang berproses. Untuk itu pada kesempatan ini saya minta kepada rekan-rekan di Direktorat TSDP dan para peserta bimtek hari ini agar menyatukan kekuatan untuk percepatan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan Transportasi SDP agar dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Ditjen Perhubungan Darat,” urai Pelaksana Tugas Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Pandu Yuniantog di Green Peak Hotel and Convention, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/7/2020) saat acara Bimbingan Teknis Tata Cara Audit Manajemen Keselamatan Kapal (ISM-Code) yang akan digelar hingga 25 Juli 2020 mendatang.

Melalui Bimtek Tata Cara Audit Manajemen Keselamatan Kapal (ISM-CODE) ini, Pandu menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat siap untuk memenuhi syarat Kompetensi Penerbitan Safety Manajemen Certificate (SMC) dan Document Of Compliance (DOC ) untuk kapal – kapal SDP.

Ini guna mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi, terutama konektivitas wilayah, distribusi logistik dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kita dapat memahami bahwa tugas-tugas tersebut tidaklah ringan, namun saya yakin dan percaya dengan kerja keras, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, hal tersebut dapat kita wujudkan secara bersama-sama.

1. Perencanaan peningkatan/pembangunan sarana SDP, yaitu pembangunan kapal penyeberangan, bus air dan kapal patroli;

2. Perencanaan peningkatan/pembangunan prasarana SDP, yaitu pembangunan pelabuhan/dermaga di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan renstra 2020 – 2024;

4. Peningkatan kompetensi SDM, yaitu menyelenggarakan diklat-diklat (terutama diklat pengawakan kapal patroli, operator STC dan kesyahbandaran serta diklat kompetensi SDP lainnya) dengan membangun kerjasama dengan Poltrans SDP Palembang dan/atau BP2TL Ditjen Hubla);

5. Pembentukan kelembagaan, yaitu kajian rencana pembentukan UPT Otoritas Kesyahbandaran Pelabuhan SDP atau kajian/naskah akademik pembentukan Direktorat Jenderal Transportasi SDP.

Pandu menjabarkan, guna mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang TSDP, maka per tanggal 9 Juli 2020 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Ditjen Hubdat dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan tentang Pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM di bidang transportasi darat khususnya Transportasi SDP.

“Hasil dari kesepakatan bersama tersebut yakni akan ada delapan jenis diklat di Politeknik Transportasi SDP Palembang,” ujar Pandu. Adapun kedelapan jenis diklat yang dimaksud yakni:

1. Basic safety training;

2.Pengawakan kapal patroli multipurpose;

3. Operator STC;

4. Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal SDP;

5. Pengukuran kapal SDP;

6. Marine inspector SDP;

7. Dasar-dasar kesyahbandaran SDP;

8. Kesyahbandaran SDP.

Pembicara yang diundang dalam bimtek ini adalah dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut yang akan membawa materi Audit Procedures for SMC and DOC Certificates serta dari Biro Klasifikasi Indonesia. (omy)