Jakarta (aksi.id) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.

Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan termasuk merancang solusi untuk atasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota.

"Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota, kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya," lanjut Nadiem saat meninjau SMK Ma`arif NU Ciomas, Bogor, Jawa Barat, (Kamis (30/7/2020).

Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di kawasan Bogor itu, Nadiem mengatakan menampung aspirasi dari para guru tentang masalah yang dihadapi selama melakukan Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ).

Berdasarkan hasil kunjungannya, selain kurikulum dan kuota ada sejumlah tantangan yang paling sering dihadapi orang tua dan siswa dalam menyelenggarakan PJJ.

"Pertama adalah penyediaan sarana pembelajaran, kedua adalah pengadaan kuota, ketiga adalah penyederhanaan kurikulum, dan keempat adalah penerapan pendidikan karakter," papar Nadiem seperti dilansir dari laman Kemendikbud.

Penggunaan dana BOS hingga kurikulum darurat

Menjawab tantangan tersebut, Nadiem berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan. Namun, untuk itu perlu ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan.

"Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa. Saya sangat mengapresiasi perjuangan dan kesabaran para guru dan orang tua yang telah semaksimal mungkin memfasilitasi PJJ bagi anak-anak," ucap Nadiem di depan para guru SMP Al Ghazaly.

Sedangkan untuk mengatasi masalah kuota, Nadiem mengungkapkan bahwa sejak April lalu Kemendikbud telah melakukan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu sekolah dalam melaksanakan prioritas, termasuk menunjang PJJ.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan hal yang mudah. Apalagi dengan segala keterbatasan, baik infrastruktur berupa sinyal dan listrik, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, silakan kepala sekolah membeli kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah, misalnya pembelian pulsa untuk guru maupun siswa, hand sanitizer, dan lain-lain,” jelas Mendikbud dalam audiensi dengan guru di SDN 1 Polisi.

Sementara itu, dari sisi kurikulum Kemendikbud menjawab bahwa dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.

"Model pembelajaran saat ini mengedepankan unsur fleksibilitas, jadi sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi mereka. Lakukan yang terbaik untuk anak. Ketika saya melihat institusi sudah melakukan yang terbaik untuk anak, saya menghargai kreativitas tersebut," kata Nadiem ketika mengunjungi SMA Regina Pacis, Bogor.

Saat bertemu dengan para pendidik di SDN Polisi 1, Nadiem juga memberikan apresiasi atas kreativitas pembelajaran yang sudah dilakukan selama pandemi COVID-19.

"Saya senang, kepala sekolah dan guru mengambil kebijakan terhadap penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Siswa dan guru bisa saling berbagi konten pembelajaran dengan guru dan murid-murid yang lain. Itulah guru penggerak," ucapnya.

Terkait adanya masukan agar Kemendikbud menetapkan satu aplikasi yang sama untuk digunakan secara massal oleh sekolah dalam PJJ, Naidem mengatakan hal tersebut bertentangan dengan konsep merdeka belajar.

"Banyak platform yang bisa menjadi pilihan, kami beri kemerdekaan guru untuk menentukan yang terbaik," jelasnya.

Nadiem mengatakan bahwa PJJ bukanlah kebijakan Kemendikbud. Justru, kata dia, yang sedang diupayakan bersama adalah bagaimana mengembalikan pembelajaran ke sekolah dengan memastikan keamanan dan kesehatan bagi seluruh warga pendidikan.

"Mari kita gotong-royong untuk berkolaborasi keluar dari krisis ini. Kita lakukan yang terbaik untuk murid-murid kita," pungkas Nadiem ketika mengakhiri kunjungannya di SMA Muhammadiyah, Bogor. (lia/sumber:kompas)