press enter to search

Kamis, 29/10/2020 11:42 WIB

PM India Akan Kerahkan Militer ke Perbatasan China

Redaksi | Minggu, 16/08/2020 20:03 WIB
PM India Akan Kerahkan Militer ke Perbatasan China PM India Narendra Modi.

NEW DELHI (Aksi.id) - Perdana Menteri India Narendra Modi mengeluarkan peringatan baru setelah terjadi lagi ketegangan di wilayah perbatasan dekat Himalaya pada Sabtu (15/8). Peringatan ini disampaikan setelah kesepakatan dengan China berujung buntu.

Modi mengatakan akan membangun pasukan militer yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman di area perbatasan. Ia mengatakan akan memperkuat 1,4 juta pasukan.

"Siapapun yang mengawasi kedaulatan negara, tentara negara telah menjawabnya dalam bahasa mereka sendiri," katanya disela pidato upacara Hari Kemerdekaan India.

"India berkomitmen untuk keamanan dan memperkuat tentaranya seperti upaya yang dilakukan untuk perdamaian dan harmoni."

Mengutip AFP, tanpa menyebut negara mana pun, ia mengatakan bahwa telah terjadi ketegangan di daerah perbatasan yang disengketakan.

"Integritas India adalah yang tertinggi bagi kami. Apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat dilakukan oleh tentara kami-semua orang melihatnya terjadi di Ladakh," ucap Modi merujuk pada bentrokan di perbatasan pada 15 Juni lalu.

"Tetangga bukan hanya mereka yang berbagi geografis kita, tetapi mereka yang berbagi hati kita. Di mana hubungan dihormati, itu menjadi lebih hangat," ungkapnya.

Pernyataan keras Modi ini disampaikan setelah kedua negara akhir Juli lalu sepakat untuk menarik pasukan masing-masing dari wilayah perbatasan yang disengketakan di dekat Himalaya.

Pasukan kedua negara terlibat bentrok di Lembah Galwan, daerah Aksai-Chin-Ladakh pada 15 Juni lalu. Kejadian tersebut emicu pengerahan pasukan dan alat utama sistem pertahanan ke perbatasan meski da upaya menyelesaikan ketegangan lewat jalur diplomatik.

Sentimen anti-China juga kian melonjak di India hingga memicu protes yang mengajak memboikot produk China. Pemerintahan Modi juga telah memblokir puluhan aplikasi China termasuk TikTok dan WeChat karena masalah keamanan dan privasi nasional. (ds/sumber CNNIndonesia.com)