press enter to search

Kamis, 01/10/2020 23:33 WIB

15 Hotel Bintang 2 dan 3 di DKI Jadi Tempat Isolasi OTG, Biaya Ditanggung Pemerintah

Redaksi | Selasa, 15/09/2020 08:47 WIB
15 Hotel Bintang 2 dan 3 di DKI Jadi Tempat Isolasi OTG, Biaya Ditanggung Pemerintah Ilustrasi kamar hotel Foto: Shutter Stock

Jakarta (Aksi.id) Kasus positif Corona di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, terus melonjak beberapa minggu terakhir. Mayoritas kasus yakni pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Padahal, kondisi dan fasilitas di rumah tak mendukung untuk isolasi mandiri. Sehingga tingkat penularan Covid-19 semakin meningkat.
 
Kondisi tersebut tak dipungkiri pemerintah. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menggandeng 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta untuk digunakan sebagai tempat isolasi pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG
 
"Sudah kerja sama dengan hotel bintang 1 dan 2 untuk menjadi fasilitas karantina. Ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3 ribu (tempat tidur). Ini sudah kerja sama dengan grup hotel," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).
 
Jokowi menyatakan, fasilitas karantina di hotel disiapkan agar pasien tanpa gejala tak berkumpul dengan keluarga di rumah. Sehingga potensi penularan di tingkat keluarga yang akhir-akhir ini meningkat bisa ditekan.
 
Pemerintah Gandeng 15 Hotel Bintang 2 dan 3 di DKI Jadi Tempat Isolasi OTG (3)
Presiden Joko Widodo memberikan orasi kebangsaan untuk menyambut 9.068 mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM) secara virtual. Foto: UGM
"Pemerintah menyiapkan pusat karantina agar tidak melakukan isolasi mandiri yang berpotensi menularkan ke keluarga," ucapnya.
 
Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, sebelumnya menyatakan, kamar di hotel bintang 2 dan 3 akan ditempati masyarakat dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) corona
 
Ia menyebut hotel-hotel yang disiapkan sebagai tempat karantina berada di daerah yang memiliki kasus tinggi. Doni menjamin seluruh biaya akan ditanggung pemerintah.
 
"Biaya untuk menerima masyarakat tersebut dijamin oleh pemerintah. Teknis akan diatur Satgas. Nanti Satgas akan lihat dan evaluasi provinsi mana saja dengan tingkat kasus sangat tinggi yang butuh campur tangan pemerintah pusat," ucap Doni.(ny/Sumber: Kumparan.com)