JAKARTA (Aksi.id) - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, M Arfi Hatim mengatakan pihaknya tengah menyusun regulasi umrah bagi calon jemaah asal Indonesia di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu dilakukan usai otoritas Arab Saudi memutuskan kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah secara bertahap dengan jumlah terbatas pada Oktober 2020.

Arfi menjelaskan regulasi itu dirancang untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan kepada jemaah umrah asal Indonesia. Terlebih, hingga kini belum ada ahli yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir.

"Regulasi ini menitikberatkan pada aspek kesehatan dan keselamatan jemaah," kata Arfi dalam keterangan resminya, Kamis (24/9).

Arfi mencontohkan regulasi terkait umrah yang sedang dibahas banyak berkaitan tentang penerapan protokol kesehatan bagi para calon jemaah. Semisal aturan tentang batasan usia dan ketentuan terkait penyakit bawaan/penyerta yang dimiliki para jemaah.

Ia turut menyatakan pembahasan regulasi tersebut turut melibatkan lintas kementerian dan lembaga negara. Mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kemenlu, dan Satgas Penanganan Covid-19.

"Tentu asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga akan dilibatkan. Termasuk juga aturan skema transportasi dan aspek pelayanan lainnya yang diberikan oleh PPIU," kata dia.

Tak hanya itu, Arfi turut menjelaskan pembahasan regulasi ini akan memperhatikan Semisal, kata dia, apakah ada peluang bagi Saudi menerapkan karantina hingga penerapan tes bebas virus corona bagi para jemaah.

Lihat juga: Arab Buka Kegiatan Ibadah Umrah Lagi Mulai 4 Oktober
"Kita masih kaji dan mempertimbangkan segala risikonya. Kita tidak ingin ada kluster umrah sekembalinya mereka melaksanakan umrah, dan negara harus hadir," kata dia.

Arfi berharap jemaah tetap bersabar menunggu kebijakan dari Arab Saudi. Sebab, pemerintah Indonesia sendiri masih menunggu perkembangan kebijakan dari Saudi negara mana saja yang diizinkan jemaahnya untuk menjalani umrah.

Arfi berharap Indonesia bisa masuk sebagai salah satu negara yang diizinkan memberangkatkan jemaah oleh Saudi.

"Jika memang Indonesia diizinkan memberangkatkan jemaah, akan kita prioritaskan bagi mereka yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari 2020," kata dia. (ds/sumber CNNIndonesia.com)