CANBERRA (Aksi.id) - Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) dalam laporan terbarunya tentang dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Xinjiang memaparkan bahwa pemerintah China menggusur ribuan masjid di wilayah itu dalam beberapa tahun terakhir.

Melansir AFP, Jumat (25/9), ASPI melaporkan berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan rumah ibadah dan pemodelan statistik. Mereka menyatakan sekitar 16 ribu masjid di Xinjiang sengaja digusur atau dirusak.

Sebagian besar penggusuran terjadi dalam tiga tahun terakhir, dan diperkirakan ada 8.500 masjid yang kini rata dengan tanah. Mereka menyatakan jumlah penggusuran masjid di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar lebih besar.

Menurut penelitian tersebut, banyak masjid yang lolos dari pembongkaran, tetapi kubah dan menaranya dihilangkan. Penelitian memperkirakan kurang dari 15.500 masjid, baik dalam kondisi utuh maupun rusak, dibiarkan berdiri di sekitar Xinjiang.

Jika benar, itu akan menjadi jumlah rumah ibadah umat Muslim terendah di wilayah itu dalam satu dasawarsa terakhir, sejak pergolakan yang dipicu oleh Revolusi Kebudayaan pada 1960-an.

Sebaliknya, tidak ada gereja Kristen dan kuil Buddha di Xinjiang yang rusak atau hancur.

ASPI juga menyatakan hampir sepertiga dari situs suci Islam di Xinjiang termasuk tempat suci, makam, dan rute ziarah telah dihancurkan.

Investigasi AFP tahun lalu menemukan puluhan kuburan warga Muslim telah dihancurkan di wilayah tersebut, hanya meninggalkan sisa-sisa kerangka manusia dan batu bata dari makam yang rusak.

Meski begitu, China berkeras penduduk Xinjiang menikmati sepenuhnya kebebasan beragama.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin, mengatakan pekan lalu ada sekitar 24 ribu masjid di Xinjiang. Jumlah ini "lebih tinggi daripada banyak negara Muslim".

Laporan yang dirilis ASPI pada Jumat menyusul laporan sebelumnya yang mengidentifikasi jaringan pusat penahanan di Xinjiang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

China beralasan bahwa jaringan kamp di Xinjiang adalah pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk melawan kemiskinan dan ekstremisme. Wang mempertanyakan hasil penelitian ASPI terkait kamp tersebut.

Bangun 380 Kamp Minoritas

Ilustrasi kamp di Xinjiang, China. Institut Kebijakan Australia menyatakan ada lebih dari 380 kamp di Xinjiang, China, yang dicurigai digunakan untuk menahan etnis minoritas. (ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie)

Institut Kebijakan Australia menyatakan ada lebih dari 380 kamp di Provinsi Otonomi Uighur Xinjiang, China, yang dicurigai digunakan untuk menahan etnis minoritas.
Pemerintah China dituduh menahan lebih dari 1 juta etnis Uighur dan penduduk etnis minoritas lainnya yang kebanyakan merupakan Muslim berbahasa Turki.

Melansir AFP, Kamis (24/9), menurut penelitian yang dipresentasikan oleh lembaga riset Australia tersebut pada Kamis (24/9), jaringan pusat penahanan di wilayah barat laut Xinjiang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, dan sudah diperluas dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah fasilitas tersebut sekitar 40 persen lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Menurut para peneliti, jumlahnya terus bertambah meski China mengklaim banyak warga Uighur yang sudah dibebaskan.

"Setidaknya 61 lokasi penahanan telah dikerjakan dan (ada) perluasan baru antara Juli 2019 dan Juli 2020," demikian isi laporan institut itu.

Mereka melakukan riset menggunakan citra satelit, saksi mata, laporan media, dan dokumen resmi tender konstruksi.

Pada 2020, 14 fasilitas lainnya sedang dibangun dan pagar atau dinding di sekitar 70 fasilitas sudah dilepas, ini menandakan penggunaannya sudah berubah atau sudah ditutup.

Menyusul publikasi laporan terbaru tersebut, tabloid pemerintah China, Global Times, mengutip "sumber" melaporkan bahwa kontributor Institut Kebijakan Strategis Australia, Clive Hamilton dan Alex Joske, dilarang memasuki China.

Kemarin, Dewan Perwakilan Amerika Serikat memutuskan menyetujui RUU yang melarang impor produk dari Xinjiang, karena dugaan kerja paksa yang sistematis.

Baru-baru ini pula, Beijing menerbitkan buku putih yang membela kebijakannya di Xinjiang. Isinya tertulis program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik yang menandakan kualitas hidup telah meningkat.

China mengklaim pusat-pusat pelatihan itu diperlukan untuk membasmi ajaran radikal.