Jakarta (aksi.id) - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta PT (Persero) mempercepat produksi obat Remdesivir. Pasalnya, obat Remdesivir disebut bisa mengobati pasien covid-19.
"Harus diupayakan untuk segera produksi dalam negeri. Kita cari bahan-bahannya itu nanti, jadi jangan ada hambatan," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Minggu (27/9).

Permintaan tersebut disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi (rakor) penyediaan obat covid-19, pada Sabtu (26/9). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, dan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito.

Luhut meminta agar Bio Farma mempercepat penyediaan bahan baku obat Remdesivir. Dengan demikian, produksi nasional dapat segera dilakukan.

"Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kami harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan," imbuhnya.

Menteri Kesehatan Terawan mengatakan bahwa dia akan mendukung semua riset yang dilakukan untuk memproduksi Remdesivir dalam negeri. Dalam hal ini, Kemenkes akan bekerja sama dengan BUMN farmasi dan BPOM.

"Kami akan koordinasi supaya segala sesuatu tepat sasaran, tepat waktu dan kita tidak membuat kebijakan yang justru kita tidak bisa menyelamatkan (pasien covid-19) seperti apa yang Pak Luhut sampaikan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma Honesti mengatakan pihaknya telah mengurus izin untuk memproduksi Remdesivir. Menurutnya, terdapat dua cara untuk memproduksi Remdesivir.

Pertama, Bio Farma akan mengadakan kerja sama dengan India. Sedangkan untuk kepentingan uji klinis nanti akan kerja sama dengan perusahaan pelat merah lainnya. Saat ini, Bio Farma sendiri telah melakukan uji klinis dalam skala pilot (percontohan) untuk produksi Remdesivir dalam negeri

"Kedua, di samping izin impor, kami juga sedang riset untuk produksi dalam negeri," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua BPOM Penny K Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk Remdesivir.

"Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu," ujarnya.

Arus Kas Rumah Sakit

Selain membahas tentang obat dan peralatan untuk pasien covid-19, rakor juga membahas cash flow (arus kas) rumah sakit yang melayani pasien covid-19.

Menkes Terawan mengingatkan seluruh rumah sakit yang menangani pasien covid-19 harus tetap menjaga arus kasnya. Sebab, terkadang arus kas RS yang melayani pasien covid-19 terganggu karena mereka terlambat mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan.

"Cash flow ini penting untuk keselamatan pasien karena tanpa cash flow yang baik maka safety-nya tidak akan ada," ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, Menko Luhut meminta pihak Kemenkes agar segera berkoordinasi dengan rumah sakit. Selain itu, ia juga meminta agar Kemenkes membuat mekanisme baku prosedur pengajuan klaim covid-19 kepada BPJS Kesehatan.

"Buat video call dengan RS 100-100 per wilayah kan hanya empat kali, tolong koordinasikan agar masalah selesai," katanya.

Sebelumnya, mengungkapkan sebanyak 46.084 klaim pasien covid-19 yang diajukan oleh RS mengalami dispute atau ketidaksesuaian dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan.

Klaim dispute ini setara 49,36 persen dari total klaim pasien covid-19 yang diajukan oleh RS. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan nilai klaim dispute itu setara dengan Rp2,28 triliun.

"Klaim yang sudah dibayar 46.716 klaim dengan biaya Rp3,25 triliun, yang posisi terus diperbaiki disputenya 46.084 dengan biaya Rp2,2 triliun ini gambaran verifikasi klaim covid-19," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, belum lama ini. (lia/sumber:cnnimdonesia)