press enter to search

Minggu, 01/11/2020 05:56 WIB

Pandemi Covid-19: Keyakinan `Tak akan Tertular` Dipicu Keinginan Pemerintah `Tak Menakut-nakuti` atau `Komunikasi yang Tidak Jujur`

Redaksi | Selasa, 29/09/2020 09:31 WIB
Pandemi Covid-19: Keyakinan `Tak akan Tertular` Dipicu Keinginan Pemerintah `Tak Menakut-nakuti` atau `Komunikasi yang Tidak Jujur` Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pencegahan COVID-19 Jayapura mengambil sampel seorang staf Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura, Papua.

JAKARTA (Aksi.id) - Survei terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 17% responden atau sekitar 15.000 orang yang mereka wawancarai, yakin tak mungkin terinfeksi atau tertular COVID-19.

Hasil itu adalah bagian dari survei perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BPS dengan mewawancarai 90.967 responden.

"Saya pikir 17 persen ini persentase lumayan tinggi," ujar Kepala BPS Dr. Suhariyanto dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun Youtube resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (28/09).

Ia menjelaskan lebih lanjut persepsi itu "berkaitan erat" dengan tingkat pendidikan, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, semakin mereka paham mereka bisa tertular virus corona.

"Kita nampaknya lebih keras lagi meningkatkan atau menggencarkan pemahaman masyarakat tentang Covid-19. Perlu terus menerus digalakkan bahwa siapa pun bisa terkena risiko," kata Suhariyanto.

Sebelumnya, di bulan Juli, sebuah survei menunjukkan sebagian besar responden di DKI Jakarta dan Surabaya, dua wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi, yakin bahwa kecil kemungkinan bagi mereka untuk tertular virus corona.

Media sosial pun riuh sempat riuh setelah seorang musisi menuliskan "virus corona tak semengerikan apa yang diberitakan", meski kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Seorang sosiolog asal Indonesia di Singapura mengatakan hal itu mencerminkan perspektif risiko Covid-19 yang rendah di antara sejumlah warga.

Ia menyebut hal itu salah satunya disebabkan cara komunikasi pemerintah "tidak berdasarkan strategi komunikasi yang transparan, jujur, dan akuntabel".

Namun, anggapan sosiolog itu dibantah anggota Kantor Staf Presiden (KSP), yang mengatakan mereka selalu meminta warga mewaspadai Covid-19, tanpa harus "menakut-nakuti warga".

`Persepsi risiko rendah`
Melalui akun Twitternya, penyanyi Indonesia, Anji, menuliskan bahwa ia percaya Covid-19 itu nyata, tapi tidak semengerikan apa yang diberitakan media. Meski begitu, ia menuliskan bahwa ia tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19 (20/07).

Pernyataan itu ditulis Anji setelah unggahannya sebelumnya, yang mempertanyakan foto jenazah suspek Covid-19, viral di media sosial dan menerima banyak kritikan.

Namun, tak hanya kritikan, sejumlah pengguna media sosial mengungkapkan mereka sependapat dengan Anji, terkait risiko penularan Covid-19, yang mereka sebut tidak semengerikan yang diberitakan.

Sulfikar Amir, sosiolog bencana dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura menanggapi hal itu.

Ia mengatakan anggapan bahwa `Covid-19 tidak semengerikan yang diberitakan`, mencerminkan persepsi risiko Covid-19 yang cenderung rendah di masyarakat.

Sulfikar tergabung dalam Social Resilience Lab, Nanyang Technological University, yang bekerja sama dengan Lapor Covid-19, mengadakan survei di DKI Jakarta, dan Surabaya.

Hasil survei itu menemukan masih banyak masyarakat yang yakin mereka tak akan tertular virus corona.

Di Jakarta, 77% responden survei yakin kemungkinan mereka tertular Covid-19 kecil dan sangat kecil.

Pemikiran itu, mempengaruhi cara mereka menghadapi virus corona, kata Sulfikar.

"Ternyata, tingkat persepsi risiko mereka rendah. Mereka mungkin bawa masker, tapi maskernya dibawa di dompet, di saku, dipakai di dagu karena mereka menganggap remeh kemungkinan mereka terkena virus corona," kata Sulfikar.

Di sisi lain, ia mengatakan faktor ekonomi sebagai dampak Covid-19, juga berperan terhadap persepsi ini.

"Dari aspek pengetahuan dan informasi lemah, di sisi lain kondisi ekonomi dan sosial minim, sehingga persepsi risiko mereka pun menjadi sangat rendah," katanya.

`Ribet pakai masker`
Di Surabaya, Iwan, warga berusia 34 tahun, misalnya, jarang mengenakan masker saat bepergian, meski mengatakan dia percaya dia bisa tertular virus corona.

"Ribet pakai masker, kita susah kalau bernapas. Kalau tertular itu lihat dari suhu badan kita. Kalau badan nggak sehat, pasti kena. Kalau sehat, nggak mungkin kena," kata Iwan pada Roni Fauzan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Saat ini, Surabaya adalah penyumbang terbanyak kasus positif Covid 19 di Jawa Timur.

Pemerintah sebelumnya mengatakan, 70% warga di Jawa Timur tidak memakai masker.

Pada Rabu (22/07), jumlah positif Covid 19 di Jawa Timur mencapai lebih dari 19.000 atau tertinggi di Indonesia.

Di Jakarta, Sugandi, seorang pemilik warung di Jakarta Selatan, juga mengatakan dia enggan memakai masker meski ia mengidap diabetes, penyakit yang bisa memperparah gejala Covid-19, jika dia terinfeksi.

Ia mengatakan sangat takut terkena virus corona, tapi memakai masker membuatnya tak nyaman.

"Nggak nyaman juga, susah bernapas juga... Saya sama pelanggan jaga jarak saja," katanya.

`Sistem komunikasi belum efektif`
Menurut Sulfikar Amir, sosiolog bencana NTU, Singapura, persepsi risiko tertular Covid-19 yang rendah, salah satunya disebabkan sistem komunikasi pemerintah yang belum efektif.

"Yang kita lihat adalah kecenderungan pemerintah untuk memberi informasi terbatas pada hal-hal yang mereka anggap akan membuat masyarakat tidak panik...

"Jadi memang dari awal strategi komunikasi pemerintah tidak berdasarkan strategi komunikasi yang transparan, jujur, dan akuntabel," ujarnya.

Yang pertama adalah sistem perhitungan angka kematian nasional, yang menurut para epidemiolog yang dirujuk Sulfikar, jauh di bawah angka di lapangan.

"Jumlah kematian kita sudah tinggi, tapi kalau kita lihat jumlah kematian sebenarnya bisa 3-4 kali lipat dari itu. Tapi karena kategori informasi yang dibuat pemerintah itu, akhirnya menunjukkan jumlah kematian yang relatif kecil.

Selain itu, Sulfikar mengkritik seringnya pemerintah membahas mengenai apa yang disebut zona hijau.

"Belum lagi ada beberapa daerah yang disebut zona hijau, zona aman, padahal itu karena pengetesan sangat rendah. Tapi itu terus yang diulang-ulang sama pemerintah," ujar Sulfikar.

Sulfikar mengatakan pemerintah harus membenahi strategi komunikasi mereka menjadi lebih terbuka dan jujur agar masyarakat semakin paham risiko penularan Covid-19.

Sementara, Kuskridho Ambardi, pengajar Fisipol Universitas Gadjah Mada, menyebut cara komunikasi pemerintah terkait pencegahan Covid-19 terlihat "on-off" atau "tidak selalu gencar".

Salah satunya, kata Ambardi, terlihat dari pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian diganti dengan Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Jadinya kayak sesuatu yang pesannya tidak sampai. Misalnya, seperti PSBB dilonggarkan, dianggap Covid-19 sudah hilang. Padahal itu kan hal beda," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya masif mensosialisasikan protokol kesehatan ketika PSBB dilonggarkan.

`Tak menakuti masyarakat`

Pemerintah mengatakan selalu memberi tahu masyarakat tentang risiko penularan Covid-19 tanpa "menakut-nakuti" warga.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sriprahastuti mengatakan pemerintah selalu memberi tahu masyarakat tentang risiko penularan virus corona, tanpa menakut-nakuti mereka, melalui apa yang disebutnya sebagai upaya edukasi.

"Kita nggak mau menakut-nakuti, tapi kita juga tidak mau membuat masyarakat abai [terhadap protokol kesehatan]. Kita harus bermain di dua koridor ini. Intinya bagaimana kita edukasi masyarakat.

"Jadi, masyarakat tahu, kalau mereka melakukan sesuatu itu karena mereka tahu risikonya, bukan karena mereka takut berlebihan.

"Di awal-awal, WHO mengatakan yang paling membahayakan bukan virusnya saja, tapi ketakutan atas virus ini. Itu kan harus kita pertimbangkan juga," kata Brian.

Terkait dengan kritik mengenai angka kematian nasional yang diucapkan Sulfikar Amir, Brian mengatakan angka itu sudah sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sementara, penentuan zona-zona wilayah, seperti zona merah dan hijau juga disebutnya sudah diterapkan negara lain.

Brian mengatakan pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap produktif selama pandemi, tanpa mengabaikan aspek keamanan.

"Risiko itu ada di depan kita, tapi kita harus tetap produktif. Makanya narasi yang dibangun itu `produktif aman`. Tapi itu tidak berarti menutup-nutupi ancaman virus sudah hilang," pungkasnya. (ds/sumber BBC Indonesia)

Artikel Terkait :

-