Azerbaijan mengatakan akan terus mengerahkan kekuatan militer untuk menggempur Armenia hingga mereka meninggalkan Nagorno-Karabakh.
Korban perang Armenia-Azerbaijan. (Foto: AFP/HAYK BAGHDASARYAN)
Jakarta (aksi.id) - Azerbaijan mengatakan pihaknya bertekad tetap melakukan tindakan militer di wilayah Nagorno-Karabakh sampai Armenia menarik diri dari wilayah yang disengketakan tersebut.

"Azerbaijan bertekad untuk melanjutkan operasi serangan balasan sampai kedaulatan dan integritas teritorialnya dipulihkan sepenuhnya... (dan hingga) kami dengan jelas melihat pasukan Armenia meninggalkan wilayah Azerbaijan," ujar kementerian dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu mengutip utusan kementerian untuk Organisasi Keamanan dan Kerja sama di Eropa yang menengahi pembicaraan damai Karabakh.

"Kami hanya memiliki satu syarat: angkatan bersenjata Armenia harus tanpa syarat, sepenuhnya, dan segera meninggalkan tanah kami," kata Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dalam pidato, seperti mengutip AFP.

Jika pemerintah Armenia bersedia memenuhi permintaan tersebut, Ilham mengatakan pihaknya akan mengakhiri pertempuran dan akan membangun kembali wilayah tersebut.

Pemimpin Armenia maupun Azerbaijan menolak usulan pembicaraan damai yang diserukan berbagai negara. Kedua negara hingga saat ini masih saling tuduh sebagai pihak yang menghalangi negosiasi atas wilayah separatis Nagorno-Karabakh.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan kepada saluran TV Rusia, Rossia 1 bahwa negaranya telah berkomitmen untuk merundingkan resolusi tetapi Armenia menghalangi proses tersebut.

"Perdana menteri Armenia secara terbuka menyatakan bahwa Karabakh adalah (bagian dari) Armenia, titik. Dalam hal ini, proses negosiasi seperti apa yang dapat kita bicarakan," kata Aliev dilansir dari Associated Press, Rabu (30/9).

Dia menambahkan, sesuai dengan prinsip-prinsip dari kelompok Minsk, maka untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh, wilayah ini seharusnya dipindahkan ke Azerbaijan.

Grup Minsk yang didirikan pada 1992 adalah Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa.

Sementara itu, Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan mengatakan sangat sulit untuk berbicara tentang negosiasi ketika operasi militer sedang berlangsung di wilayah tersebut. (lia/sumber:cnnindonesia)