JAKARTA (Aksi.id) - Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Djojohadikusumo ke Pentagon, Amerika Serikat (AS) rupanya mengundang kontroversi media asing.

Hal ini diutarakan setidaknya oleh The New York Times dalam artikelnya yang dimuat Rabu (14/10/2020) atau Kamis WIB.

Selama dua dekade, di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton, George W. Bush hingga Barack Obama, Prabowo telah dilarang mengunjungi AS. Namun kini hal itu dicabut.

Atas undangan Menteri Pertahanan Mark Esper, Prabowo tiba di Washington minggu ini dan akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi di Pentagon pada Kamis (15/10/2020).

Menurut media itu, bagi Washington, ini membuktikan pentingnya Indonesia sebagai sekutu AS yang berpotensi penting melawan China, terutama di Laut China Selatan (LCS).

Namun di sisi lain, kata media itu, ini menandakan degradasi hak asasi manusia ke masalah diplomatik kecil.

Amnesty International dan enam kelompok HAM lainnya meminta pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut.

Mereka mengatakan bahwa hal itu dapat melanggar aturan AS sendiri tentang masuknya orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM dan akan merusak upaya di Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang, sejak 2000, memasuki AS, karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran hak asasi manusia," kata kelompok itu dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo adalah kebalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang sudah berlangsung lama.

Media itu juga memuat klaim bahwa Prabowo menyewa pelobi Washington James N. Frinzi untuk mewakilinya mendapatkan visa ke AS. Informasi ini sesuai dengan formulir yang diajukan oleh Frinzi berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS.

Namun dokumen tersebut tidak memberikan informasi tentang tujuan lobinya. Prabowo memang sempat dikabarkan berbincang melalui telepon dengan Esper beberapa bulan lalu.

Sebelumnya undangan ke AS dibenarkan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ini terkait undangan Pentagon yakni dari Menteri Pertahanan (Menhan) AS Mark Esper 15 hingga 19 Oktober nanti.

"Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral bidang pertahanan," katanya dalam siaran pers yang diterima pekan lalu.

Ia berujar, sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, Menhan RI memang aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara. Ini pun termasuk AS.

"Oleh sebab itu, Menhan Prabowo Subianto akan memenuhi undangan resmi Pemerintah AS melalui Menhan Mark Esper tersebut," ujarnya lagi. (ds/sumber CNBC Indonesia)