BANDUNG (Aksi.id) - Budayawan sekaligus dosen Budi Setiawan Garda Pandawa alias Budi Dalton mendukung gagasan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda dengan catatan harus melalui proses penelaahan mendalam.

"Saya tidak menyatakan setuju atau tidak setuju tetapi harus dilihat perspektifnya dulu. Bahwa pembagian pulau Jawa dibagi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, oleh Belanda karena kepentingan perkebunan (afdeling). Kemudian, saya disebut warga Jawa Barat karena tinggal di Pulau Jawa paling barat. Pada saat Pulau Jawa paling baratnya memisahkan diri dengan nama Banten menurut saya yang paling layak mendapatkan nama Jawa Barat adalah mereka," ujar Budi saat wartawan bertamu ke rumahnya di bilangan Buahbatu, Kota Bandung, Kamis (16/10).

Budi mengaku sudah mengetahui ihwal digagasnya Kongres Sunda oleh sejumlah tokoh. Ia bahkan turut diundang bergabung ke dalam grup percakapan elektronik Whatsapp bernama Pakar Kongres Sunda.

"Saya ada juga di dalamnya. Dulu, disebutkan bakal ada Kongres Bangsa Sunda pada 13 Desember 2019 di Gedung Merdeka. Tapi sempat terhenti karena ada isu kemunculan Sunda Empire (yang melemahkan semangat pergerakan), jadi semangatnya turun. Setelah itu mungkin diperluas Andri (red: Ketua Steering Committee Kongres Sunda 2020 Andri Kantraprawira) sampai akhirnya jadi banyak tokoh-tokoh," ucapnya.

Budi mengungkapkan, dalam kongres itu ia berharap ada buah pemikiran yang bisa melegitimasi Kongres Sunda diakui secara luas oleh dunia.

"Karena menurut saya kongres dan terjadi legitimasi dari PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) bahwa ada sebuah bangsa yang namanya Sunda. Jadi Sunda itu akan lebih luas," ucapnya.

Selepas rencana Kongres Sunda pada 13 Desember yang urung digelar itu, muncul kembali gagasan menggelar kongres. Namun belum diketahui kapan hajatan tersebut akan dilaksanakan.

Budi mengatakan, momen kongres di tengah pandemi Covid-19 ini akan terasa lebih sulit. Karena di masa sulit seperti saat ini, gagasan mengubah nama provinsi akan lebih memantik tanggapan negatif ketimbang respons positif.

"Pada saat seperti ini, apabila wacana itu diluncurkan pasti akan dianggap cari pujian, cari panggung, karena saat disetujui ganti nama provinsi berarti semua logo PNS juga ganti, habis uang berapa? Nanti pasti ada pandangan negatif karena lebih mementingkan diri sendiri dibanding pandemi," tuturnya.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat luas menjadi salah satu kekurangan dalam mewujudkan wacana perubahan nama provinsi. Meski ia mengakui para tokoh di kepanitiaan Kongres Sunda sudah menunjukkan itikad baik dengan mengundang orang-orang dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Budi mengatakan, agenda pergantian nama provinsi harus memiliki tujuan yang jelas. Semisal dipaparkan oleh para akademisi berkaitan dengan kondisi geografis, sejarah, sosial dan ekonomi.

"Artinya, menurut saya, semua pendapat ditampung dulu. Sehingga pada saat kita menyatakan nama provinsinya juga persepsinya sudah sama. Apakah jadi Provinsi Pasundan, Provinsi Tatar Sunda, atau Provinsi Parahyangan," kata pria 47 tahun itu.

Menurut Budi, nama Provinsi Sunda atau Tatar Sunda hanya akan memperkecil sejarah di tataran Sunda jika mengacu pada kebesaran Sundaland. Sundaland dalam sejarah merupakan wilayah biogeografis di Asia Tenggara dengan daratan yang lebih luas yang pernah ada selama 2,6 juta tahun. Wilayah itu mencakup Semenanjung Malaya di daratan Asia, serta pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera.

Tak hanya itu, wacana pergantian nama tersebut juga ditentang sebagian warga di wilayah pantai utara (pantura) meliputi Cirebon dan Indramayu. Bahkan memungkinkan Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat jika nama provinsi diganti.

"Karena kalau Sunda sudah jadi nama etnik, siapa tahu ada resistensi apalagi dianalogikan bahwa yang disebut Sunda itu Jawa Barat. Kejadiannya nanti Depok tidak mau, Cirebon tidak mau, karena sudut pandang mereka dari kultur," ucap Budi.

Berdasarkan catatan, Provinsi Jawa Barat tak sepenuhnya menghimpun warga bertradisi pasundan. Keberagaman Jawa Barat sejak dahulu telah dihuni oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon.

Hal itu bisa diperkuat dari adanya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 yang diubah ke Perda 14/2014, yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda, dan Suku Cirebon yang dengan keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan.

Oleh karena itu, Budi menuturkan, usul pergantian nama Provinsi Jawa Barat dengan nama beridentitas Sunda itu perlu dikaji lebih dalam dan hati-hati. Ia menyarankan agar sejumlah pihak lebih menguatkan sosialisasi wacana perubahan nama provinsi dengan melibatkan banyak stake holder.

"Dengan begitu diperlukan pemikir-pemikir. Artinya masih butuh waktu didiskusikan yang lebih panjang agar semua mendukung secara logis bahwa kita memang sudah waktunya berganti nama," ujarnya.

Budi menambahkan, dirinya setuju penggantian nama provinsi sebagai langkah antisipasi menjaga eksistensi kultur Sunda di tengah serangan budaya global.

"Saya sangat menyayangkan kalau istilah Sunda ini tergerus habis. Jadi kalau sekarang kita titipkan di dalam nama sebuah provinsi pun itu masih ada untungnya karena sebuah tempat yang memakai istilah tempat hanya Selat Sunda, tidak ada lagi," katanya.

Sederet tokoh masyarakat, adat, budayawan, dan praktisi Sunda diketahui telah melakukan kajian terhadap ide perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Tatar Sunda.

Mereka menghadirkan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam acara bertajuk Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda, di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jawa Barat, pada awal pekan ini.

Selain berkaitan dengan identitas, perubahan nama diyakini juga akan mendatangkan sejumlah nilai manfaat lain. Sampai saat ini ­kajian, naskah akademis, serta diskusi lebih lanjut masih harus dilakukan.

Kongres Sunda rencananya kembali digelar hingga pandemi berakhir. Agendanya yaitu, tentang Adeg Adeg Sunda atau jati diri Sunda, Peran Sunda terhadap Bangsa NKRI, dan rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda.

"Tadinya tahun ini kita akan menggelar Kongres Sunda, tapi karena terhalang covid, jadi ya diundur. Saya belum bisa memastikan kapan, pokoknya setelah covid," kata Ketua Steering Committee Kongres Sunda 2020 Andri Kantraprawira di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10).

Menurut Andri, jika terlaksana, kongres ini akan menjadi pertemuan besar setelah Kongres Pemuda Sunda I  yang digelar 4-7 November 1956. Di mana salah satu rekomendasi Kongres Pemuda Sunda I adalah pendirian perguruan tinggi, dan pada 11 September 1957 berdirilah Universitas Padjadjaran.

"Penggantian nama provinsi itu penting untuk penguatan identitas jati diri orang Sunda yang sejauh ini dirasakan semakin meredup oleh berbagai politik, dan juga untuk membangkitkan rasa kebudayaan," ungkapnya. (ds/sumber CNNIndonesia.com)