press enter to search

Sabtu, 28/11/2020 15:26 WIB

OSMMS Pelayanan Mobile Dokumen Kapal dan Pelaut Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok akan Diluncurkan di STIP

Redaksi | Rabu, 21/10/2020 16:43 WIB
OSMMS Pelayanan Mobile Dokumen Kapal dan Pelaut Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok akan Diluncurkan di STIP

JAKARTA (BeritaTrans.com) - One Stop Mobile Maritime Service (OSMMS) pelayanan terbaru Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok akan diluncurkan pada Kamis (22//10/2020) di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).

Layanan anyar itu akan diluncurkan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Agus H Purnomo. "Peluncuran di STIP karena ada sekitar 200 taruna, yang hendak praktik laut (prala), membutuhkan pembuatan  buku pelaut. Insya Allah, diluncurkan oleh Bapak Dirjen," ungkap Syahbandar Utama Tanjung Priok Capt. Wisnu Handoko kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id, Rabu (21/10/2020).

Wisnu mengemukakan peluncurkan pelayanan itu merupakan salah satu implementasi dari perintah Menteri Perhubungan dan Dirjen Hubla agar Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok terus meningkatkan pelayanan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Alhamdulillah, syahbandar sebelumnya telah merintisnya, sehingga kami tinggal meneruskan saja," cetusnya.

Pelayanan mobile menggunakan bus sedang ini akan memberikan seluruh pelayanan, yang biasa dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

"Seluruh pelayanan dapat diberikan, dari sertfikat keselamatan, surat ukue, gross akta, sertifikat kecakapan pelaut,  hingga pembuatan dan perpanjangan buku pelaut serta pas kecil untuk nelayan," jelasnya.

Dia mengutarakan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai wakil pemerintah di pelabuhan, perlu dan berkewajiban untuk mengatur, membina, dan mengawasi kapal-kapal tersebut, termasuk mensertifikasi dokumen status hukum dan keselamatan kapal.

Adanya dokumen kapal ini, dia mengemukakan menjamin terpenuhinya aspek kelaiklautan kapal (seaworthiness) dan diharapkan dapat lebih menjamin pelayanan  yang aman, lancar, nyaman, teratur, dan efisien.

“Selain itu, dokumen yang diterbitkan juga akan mengatur  batasan terkait ukuran, jumlah penumpang dan barang yang dapat diangkut kapal, serta daerah pelayaran yang pastinya dilakukan demi keselamatan dan keamanan tersebut,” ujarnya.

Berplatform Digital

Mobil keliling itu dilengkapi petugas terkait dan kompeten dalam pelayanan itu. "Berbagai peralatan terkomputerisasi dan berbasis digital, serta online tersedia. Tersedia pula mesin EDC untuk pembayaran PNBP. Pelayanan ini seiringan dengan menyongsong revolusi industri 4.0," ucapnya.

Dia mengemukakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan otomatisasi dan digitalisasi. Hampir semua industri mengharapkan adanya otomatisasi guna mendorong bisnisnya, termasuk industri di pelabuhan dan pelayaran. Karenanya, revolusi industri 4.0 di sektor pelabuhan dan pelayaran digerakkan menuju smart port dan smart supply chain.

Benefit Ganda

Dengan adanya pelayanan jemput bola tersebut, dia mengutarakan pemilik kapal dan pelaut tidak perlu datang ke kantor syahbandar.

"Tetapi kami yang datang ke lokasi di mana ada banyak pihak yang menbutuhkan pengurusan dokumen. Dengan kami datang, maka pengurus dokumen tidak perlu membuang waktu untuk pergi kantor syahbandar. Tidak perlu uang untuk ongkos transportasi. Tinggal tunggu di tempat," tuturnya.

Mobil keliling dapat mengunjungi berbagai pelosok jangkauan layanan, termasuk ke kalangan nelayan, kantor perusahaan pelayaran, instansi pemerintah, dan lainnya.

Dengan tidak datang ke kantor syahbandar, mantan Direktur Lalu Lintas dan Agkutan Laut (Dirlala) Ditjen Hubla tersebut menuturkan maka tidak terjadi kerumunan. "Di tengah pandemi Covid-19 ini maka kerumunan memang harus dhindari. Kalaupun harus terjadi karena menyangkut antrean pelayanan maka harus jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan," ujarnya.

Secara paralel, Wisnu mengungkapkan pelayanan tersebut juga akan semakin memberikan jaminan kepada publik bahwa mereka tidak mengeluarkan biaya di luar ketentuan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Dalam konteks ini maka memang merupakan bagian dari good and clean governance. Kami menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)," cetusnya.

Dalam kaitan itu, dia mengimbau kepaqa pihak yang membutuhkan dokumen untuk mengurus sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

"Kami memberikan pelayanan dengan perlakuan yang sama. First in first serve," jelas mantan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tersebut. (amt/awe).