TANGERANG (aksi.id) – Tantangan pada sektor transportasi laut selalu dinamis mengikuti tren dan perkembangan secara global di bidang pelayaran.

Terlebih lagi sejak awal tahun 2020, dimana dihadapkan pada pandemi Covid-19. Tantangan strategis yang semakin dinamis perlu disikapi secara bersama-sama demi menjawab harapan masyarakat luas pada umumnya dan pelaku bisnis pelayaran pada khususnya.

Layanan itu memberikan pelayanan diantaranya Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN), Deviasi Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri, Certificate of Representative (COR) dan Status Liner.

Sedangkan untuk PPKN pada tahun 2018 sebanyak 5.339, pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,09% menjadi sebanyak 5.338 dan menurun 17% pada tahun 2020 menjadi 4.405.

“Disamping itu, terkait pelayanan deviasi pengoperasian Kapal nasional ke luar negeri, pada tahun 2018 adalah sebanyak 2021, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,5% menjadi sebanyak 2.215 dan menurun 23% pada tahun 2020 menjadi 1.710,” ungkapnya.

Pelayanan Status Liner pada tahun 2018 sebanyak 188 permohonan, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 55% menjadi sebanyak 291 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 9,6% menjadi sebanyak 319 permohonan.

Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pelayanan, Yudho mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Ditjen Hubla telah mendelegasikan penerbitan PKKA di Anchorage area (area labuh jangkar) di Kepulauan Riau kepada KSOP Khusus Batam dan KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun.

Dia menyampaikan, seiring berjalannya waktu, beberapa pengembangan dan penyempurnaan tetap dan terus dilakukan untuk peningkatan pelayanan menjadi lebih maksimal.

“Utamanya juga mungkin nanti akan kita lihat lagi di anchorage area terutama di Kepulauan Riau apakah pada kantor UPP Kelas I Tanjung Uban bisa kita berikan juga, karena memang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 dimana Presiden meminta untuk ekosistem logistik nasional dapat ditingkatkan lagi pelayanannya dimana Beliau juga sudah menyampaikan wilayah Batam itu sebagai Batam Logistic Ecosystem sebagai percontohan, ” ujar Yudho.

Sosialisasi ini dilakukan agar para Perusahaan Pelayaran dan Perusahaan Keagenan Kapal pada khususnya, dapat lebih memahami aturan-aturan dalam proses keagenan kapal, khususnya kapal asing.

“Pastinya kita sama-sama bergerak di bidang yang sama, rekan-rekan perusahaan pelayaran dari stakeholder kami, jadi kami mohon agar bisa bersinergi agar tercipta satu kesesuaian sehingga dalam proses penerbitan PKKA ini kendala-kendala yang ada bisa kita minimalisir,” tuturnya.

Yudho berharap, dengan pemahaman terkait aturan dan kebijakan yang berlaku, dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan input dan upload data di Simlala, serta pemenuhan kapal-kapal bendera Indonesia terhadap aturan internasional untuk tujuan keselamatan pelayaran.

Turut hadir dalam acara ini sebagai narasumber antara lain Kepala Sub Direktorat Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Banindro, Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Barang dan Petikemas Kementerian Perhubungan Farid Arma, Pengajar BP2TL Capt. Suganjar, serta Kepala Seksi Amerika, Eropa, dan Afrika Kementerian Perhubungan Giri Atmoko selaku moderator. (omy)