Jakarta (aksi.id) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sebanyak 5 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terkena dampak pandemi covid-19. Mereka merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut PHK terjadi karena dampak dari pandemi covid-19 dirasakan oleh seluruh negara, terutama Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang mencatatkan kontraksi ekonomi dalam hingga belasan persen.

Bahlil bilang meski ekonomi RI pada kuartal II dan III terkontraksi, namun capaian Indonesia tak seburuk negara lainnya.

Tengok saja Uni Eropa yang mencatatkan kontraksi sebesar 13,9 persen pada kuartal II lalu. Nasib serupa menimpa AS yang mencatatkan pertumbuhan negatif 9 persen pada periode sama.

Lesunya ekonomi global pun memicu terjadinya PHK. Karena, berbagai perusahaan yang berusaha bertahan di tengah pandemi mengurangi biaya tetap perusahaan seperti beban gaji.

"Ini diawali persoalan kesehatan, sekarang masuk ke persoalan ekonomi yang sebentar lagi masuk ke persoalan sosial," katanya pada Kamis (26/11) secara daring.

Tak hanya di luar negeri, pekerja lokal pun merasakan dampak dari pandemi covid-19. Teranyar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan total tenaga kerja yang dirumahkan di masa pandemi covid-19 sudah tembus 6 juta orang. Ini merupakan data terbaru di asosiasi.

"Data asosiasi ada 6 juta yang dirumahkan," ucap Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (26/11).

Situasi ini memberikan dampak negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pasalnya, tenaga kerja yang dirumahkan biasanya tak mendapatkan gaji.

Alhasil, mereka tak lagi memiliki pendapatan seperti sebelumnya. Jika sudah begitu, karyawan yang dirumahkan harus memutar otak untuk bertahan hidup dengan menghemat belanja.

Hal itu membuat konsumsi masyarakat secara keseluruhan turun. Dampaknya ke ekonomi pun negatif lantaran konsumsi menyumbang kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Shinta bilang jika Indonesia ingin pulih, pemerintah setidaknya harus menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja. Hal ini akan mengembalikan daya beli konsumsi masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi juga bisa pulih. Ini pekerjaan rumah yang berat," kata Shinta. (lia/sumber:cnnindonesia.com)