JAKARTA (Aksi.id) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau mendorong pengembangan kawasan industrialisasi budidaya kakap putih di Kepulauan Meranti. Komitmen tersebut sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan bersama tentang kawasan industrialisasi budidaya kakap putih di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta. Senin (30/11)

Slamet menyampaikan bahwa pendekatan kawasan akan didorong untuk mempercepat pengembangan industri budidaya khususnya budidaya laut di berbagai kawasan potensial yang saat ini pemanfaatannya masih di bawah 10%. Disisi lain, Slamet akan memberikan dukungan penuh guna terciptanya siklus bisnis yang integratif.

"Saya rasa paradigma ke depan kita harus mampu mewujudkan sistem bisnis budidaya laut ini secara terintegrasi, mulai dari subsistem di hulu hingga subsistem di hilir. Jika sudah ada konektivitas hulu-hilir, maka diharapkan akan mengungkit efisiensi. Selanjutnya kalau efisiensi produksi tercapai, sudah barang tentu kita akan lebih cepat melakukan scale up kapasitas usaha. Jadi ada transformasi dari skala kecil menjadi sebuah industri. Ini yang akan kita wujudkan ke depan", tegas Slamet.

Ia juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera merancang model bisnisnya, termasuk bagaimana memetakan market demand kakap putih ini. Dengan demikian ada keselarasan antara supply dengan demand.

"Akses pasar harus betul betul jadi fokus. Ini yang terlebih dahulu mesti dipetakan. Saya minta Pemda bisa merancang model bisnisnya dan bisa menjadikan program strategis yang dituangkan dalam RPJMD. KKP dalam hal ini akan support apa saja yang perlu didorong, terutama supply benih, inovasi teknologi, skim pembiayaan dan pendampingan. Ini diharapkan akan berjalan dan bisa jadi role model untuk diadopsi sebagai kebijakan strategis nasional dalam lima tahun ini", imbuh Slamet.

KKP melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, tambah Slamet akan terus mendorong produksi benih kakap putih yang bermutu sesuai kebutuhan.

"Kami sudah tunjuk BPBL Batam untuk bertanggungjawab fokus pada produksi benih dan tata logistiknya. Intinya kita akan perkuat hatchery yang ada, termasuk mendorong revitalisasi UPTD BBIP milik daerah", pungkasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Herman Mahmud, mengatakan bahwa Kepulauan Meranti telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industrialisasi kakap putih. Menurutnya, Pemda dalam hal ini Gubernur Riau berkomitmen untuk menjadikan kawasan ini sebagai pengungkit ekonomi masyarakat dan daerah. Herman menyebut, berdasarkan hasil kajian dalam penyusunan RZWP3K, dari total potensi budidaya laut 1.900 ha, telah dialokasikan seluas 438,5 ha untuk pengembangan budidaya kakap putih.

"Terkait dukungan pembiayaan selain dari APBN, daerah juga telah mengalokasikan anggaran untuk mensupport usaha kelompok pembudidaya ikan. Memang dari yang dialokasikan di tahun ini, banyak yang kembali ditarik pusat akibat Pandemik Covid-19, tapi saya berharap di tahun 2021 anggaran bisa kembali dialokasikan. Untuk akses pasar, kami juga telah mencoba untuk menjajagi pasar ekspor terutama ke Malaysia. Sementara untuk pasar lokal terbuka untuk seluruh Sumatera daratan dan sebagian Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum wabah Covid 19, misalnya, permintaan pasar lokal untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mencapai hingga 100 ton per bulan", terang Herman, saat menjadi narasumber dalam ajang Webinar bertajuk Industrialisasi Budidaya Kakap Putih yang diselenggarakan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam. Senin (30/11)

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BPBL Batam, Toha Tusihadi, menyebut pihaknya terus mendorong dukungan input produksi berupa supply benih kakap putih untuk pengembangan kawasan budidaya kakap putih di Kepulauan Meranti. Toha juga mendorong pendekatan model sistem logistik benih yang ia sebut dengan "Sekawan Logik".

Toha menjelaskan bahwa konsep "Sekawan Logik" bertujuan untuk membangun tata kelola logistik benih yang efisien, terkontrol dan berkualitas.

"Intinya, BPBL nanti bertanggungjawab sebagai broodstock center, sementara nanti UPTD/BBIP bisa didorong sebagai larvae center yang secara langsung bisa mensuplai benih untuk para pendeder. Mata rantai sistemnya yakni broodstock center kemudian UPTD sebagai larvae center, lanjut pendeder dan terkoneksi langsung dengan pembudidaya pembesaran di KJA. Jadi ada konektivitas, ada multiple sistem usaha, jaminan ketelusuran dan paling penting ada jaminan ketersediaan benih berkualitas secara kontinyu. Konsep ini sudah berjalan dan hasilnya sangat berdampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat", beber Toha.

Berdasarkan hasil kajian dengan total potensi pengembangan budidaya kakap putih di Kepulauan Meranti seluas 438,5 ha, Pemerintah menargetkan kapasitas produksi optimal yang bisa didorong sekitar 4.000 ton per tahun. Untuk memenuhi angka tersebut, diperkirakan dibutuhkan benih kakap putih sebanyak 4.000.000 ekor per tahun.(fahmi)