press enter to search

Rabu, 20/01/2021 08:32 WIB

Jantungan, Tersangka Kasus Proyek Fiktif di Muara Enim Sumsel Meninggal Dunia

Redaksi | Selasa, 05/01/2021 14:21 WIB
Jantungan, Tersangka Kasus Proyek Fiktif di Muara Enim Sumsel Meninggal Dunia Abunawar Basyeban (tengah).

MUARA ENIM (Aksi.id) - Tersangka kasus gratifikasi proyek fiktif di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Abunawar Basyeban, meninggal dunia karena sakit jantung. Dia sebelumnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan Pakjo Palembang.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumsel Khairdirman mengatakan, tersangka meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, Selasa (5/1). Namun dia tidak menyebutkan penyakit yang diidap tersangka.

"Benar, tersangka meninggal dunia dini hari tadi karena sakit," ungkap Khairdirman.

Dikatakan, tersangka yang bekerja sebagai konsultan hukum dan dosen di salah satu universitas negeri di Palembang itu dirawat di RSMH Palembang selama empat hari terakhir. Kondisi kesehatannya terus menurun sejak ditahan sehingga pihaknya memberikan izin keluar rutan karena alasan mendesak.

"Karena kasus ini dilakukan secara bersama-sama, maka proses hukum tetap berlanjut. Hanya Abunawar Basyeban yang ditutup atau otomatis gugur," ujarnya.

Diketahui, Abunawar Basyeban terlibat dalam perkara dugaan korupsi alih fungsi lahan produksi menjadi hutan tetap tahun 2014 dengan kerugian negara Rp5,8 miliar.

Kasus ini juga menjerat mantan Bupati Muara Enim periode 2014-2018 Muzakir Sai Sohar, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan Anjapri, dan mantan Kabag Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan Yan Satyananda.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Zet T Allo mengungkapkan, penyidik menyimpulkan ada kerugian negara akibat perbuatan para tersangka. Akhirnya, mereka ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti Rp200 juta yang masih tersimpan di rekening.

"Kami mendapati sejumlah kerugian negara, proyek tersebut merupakan proyek fiktif sehingga kami beranggapan ada total lost atau tidak ada kegiatan sama sekali," ungkap Zet.

Dikatakan, para tersangka memiliki peran masing-masing. Ada yang mengeluatkan dana sebesar Rp5,8 miliar, ada membuat proyek seolah-olah benar ada, dan peran mengurus perizinan. Setelah dana cair, salah satu tersangka menyerahkan kepada pejabat di kabupaten itu.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 11 atau 12 B UU Nomor 31 Tahun 99 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Para tersangka masih menjalani penahanan sambil menunggu jadwal persidangan. (ds/sumber Merdeka.com)