BEKASI (aksi.id) - Angkutan transportasi darat terutama bus merasakan dampak pemberlakuan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu dialami oleh pengemudi bus antarkota dalampropinsi.

Asep sopir Bus PO Budiman, mengaku kerap membawa penumpang di bawah jumlah target dan kerja cuma seminggu sekali, karena harus bergantian dengan  pengemudi lain.

Warga Cikalong, Jawa Barat, ini mengungkapkan, perusahaan menargetkan 20 penumpang untuk satu kali pulang pergi (PP). Namun, hal itu sulit untuk dicapai semenjak PKKM Jawa-Bali yang sudah hampir sepekan berjalan.

"Target 20 enggak sampai, palingan kayak tadi bawa empat (dari Tasikmalaya), dari sini kadang ada tujuh orang. Paling banyak 10," kata Asep di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/1/2020).

Baca juga : Peresmian Gedung Pra Akhyar Usia Dini, Komitmen Akhyar School Wujudkan Pendidikan Islam Bertaraf Global

Asep menambahkan, sekarang jadwal keberangkatan bus juga sudah tidak sesuai. Pengurus di terminal kini harus menambah waktu keberangkatan agar terpenuhinya okupansi penumpang.

"Itu ngetemnya sejam sampai sejam setengah juga cuma segitu penumpangnya," tambahnya.

Padahal sebelumnya, bus Budiman kerap berangkat setiap setengah jam sekali.

Saat ini bus Budiman juga mengurangi jumlah armada yang beroperasi.

Bapak tiga anak ini juga harus bekerja seminggu sekali, hal itu dilakukan agar semua bus dan sopir bisa bekerja walau secara bergantian demi untuk gaji yang sedikit.

"Seminggu sekali jalan ini. Kadang kalau ada waktu, ya nunggu lagi di terminal. Kalau enggak ada, ya pulang ke pool," ujar Asep.

Asep juga berpesan kepada calon penumpang bus, untuk jangan mengawatirkan perjalanan tidak aman. Karena menurutnya, peruhahaan telah mewajibkan penumpang harus berisi 50 persen. Setiap penumpang diwajibkan menggunakan masker dan menyediakan handsanitizer di setiap armada.

Menurut data dari pengumuman yang tertera di setiap bus, adapun harga tiket First Class Tasikmalaya-Bekasi atau sebaliknya ialah Rp105 ribu.

Untuk diketahui, pemerintah mulai memberlakukan PPKM Jawa-Bali sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021. (fahmi)