Dokumen AS: Putra Mahkota Saudi Restui Pembunuhan Jamal Khashoggi

"Kami menilai Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, menyetujui operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi," demikian kutipan ringkasan dokumen intelijen AS itu, sebagaimana dikutip CNN, Jumat (26/2).
Intelijen AS mendasarkan laporan tersebut pada sejumlah aspek, salah satunya peran besar MbS sebagai pemimpin de facto Saudi, sehingga tak mungkin keputusan besar untuk menghabisi nyawa Khashoggi diambil tanpa sepengetahuannya.
"Kami mendasarkan penilaian ini pada peran Putra Mahkota sebagai pengambil keputusan di Kerajaan, keterlibatan langsung seorang penasihat kunci dan anggota keamanan Mohammed bin Salman dalam operasi itu, juga dukungan Putra Mahkota untuk menggunakan kekerasan untuk membungkam warga di luar negeri, termasuk Khashoggi."
Khashoggi merupakan seorang kolumnis Washington Post yang kerap mengkritik Putra Mahkota. Ia dinyatakan tewas di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada Oktober 2018 setelah sempat dinyatakan hilang.
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan Saudi "melakukan eksekusi yang disengaja dan direncanakan sebelumnya" terhadap Khashoggi.
Meski sempat membantah, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi tewas di dalam gedung konsulatnya. Namun, Riyadh berkeras bahwa kerajaan tak terlibat pembunuhan jurnalis itu. Mereka menegaskan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh pejabat Saudi dengan perintah gelap.
Bocoran mengenai dokumen ini sebenarnya sudah tersebar sejak beberapa hari lalu. Namun, AS baru memublikasikan dokumen itu sehari setelah Presiden Joe Biden untuk pertama kalinya menelepon Raja Salman pada Kamis (25/2).
Dalam pembicaraan itu, Biden menegaskan "komitmen AS untuk membantu Arab Saudi mempertahankan wilayahnya di tengah serangan dari kelompok-kelompok yang didukung Iran."
Namun, berbeda dengan era Trump, Biden juga "menegaskan bahwa AS juga mementingkan hak asasi manusia universal dan supremasi hukum."
Pembicaraan langsung dengan raja tersebut dianggap sebagai salah satu simbol Biden tak mau berbicara dengan MbS yang selama ini dianggap sebagai pemimpin de facto Saudi.
Rentetan keputusan ini dianggap sebagai pertanda bahwa arah politik AS di bawah Biden berbeda dengan Trump yang lebih dekat dengan MbS.
Setelah perilisan dokumen ini, Biden juga diperkirakan bakal menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat Saudi yang dekat dengan MbS.
(lia/sumber:cnnindonesia.com)
Artikel Terkait :
Artikel Terbaru :
TERPOPULER
- Dukung Integrasi Pembayaran, KMT Kini Dapat Digunakan untuk Angkutan Perkotaan di Depok dan Cikarang
- AirNav Indonesia dan BSSN Perkuat Keamanan Sistem Navigasi Udara Lewat Kolaborasi Strategis
- Polsek Kepulauan Seribu Utara Gelar Patroli Malam Perintis Presisi, Sasar Kenakalan Remaja, Narkoba, Miras hingga Premanisme
- KAI Services Berbagi Kebahagiaan dengan para Pekerja di HUT ke 22 Tahun
- Hijaukan Pesisir Timur Jawa, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove
- Wujudkan Pertumbuhan Inklusif, KAI Logistik Dorong Ekonomi Kerakyatan dalam Ekosistem Logistik
- Polsek Kepulauan Seribu Utara Amankan Kunjungan Gubernur DKI Jakarta ke Pulau Kelapa, Tanam Mangrove hingga Serahkan Bibit Ikan
- Pembinaan Rohani Dan Mental, Tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- KAI Services Bahas Kolaborasi Strategis Penguatan Layanan dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta
- Polda Metro Jaya evakuasi 254 Warga Kebon Pala yang mengalami musibah Banjir
