Ia menambahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan Rp642,18 miliar untuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) vaksin covid-19. Dana tersebut digelontorkan pada periode 8 Desember 2020 sampai dengan 3 Februari 2021.

"Dengan semakin banyak impor vaksin ini akan meningkat fasilitas bea masuknya," ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Selain pembebasan bea masuk dan pajak impor vaksin covid-19, pemerintah juga menggratiskan bea masuk dan pajak impor alat kesehatan. Bendahara negara menuturkan total dana yang sudah dikeluarkan untuk fasilitas itu mencapai Rp2,89 triliun sepanjang 2020 lalu.

"Total fasilitas yang kami berikan untuk impor alkes mencapai Rp2,89 triliun yang dinikmati oleh 1.814 entitas atau perusahaan maupun pemerintah pusat, daerah, dan yayasan," ujarnya.

Dari total penerima tersebut, mayoritas setara 63,8 persen adalah sektor swasta. Sementara itu, total nilai impor alkes mencapai Rp12,25 triliun. Impor tersebut terdiri dari 428 juta masker, 20 juta alat rapid tes, 17,8 juta alat tes swab, 13 juta unit APD, 13 juta alat tes PCR, dan 8 juta virus transfer media.

Selain itu, Indonesia juga mengimpor 44 ribu set ventilator, US$43 juta obat-obatan, 3 juta unit hand sanitizer,1,1 juta unit alat suntik untuk vaksinasi covid-19, 1,1 juta termometer, dan alkes lainnya.

"Jadi, insentif ini hanya diberikan pada saat awal-awal dimana Indonesia belum mampu produksi dan waktu itu jumlah stok tidak memadai. Dalam hal ini kita masih banyak sekali impor, kami berharap sebetulnya dengan covid ini produksi dalam negeri bisa ditingkatkan," tuturnya.

(lia/sumber:cnnindonesia.com)