press enter to search

Selasa, 20/04/2021 17:13 WIB

Bila Kasus Covid-19 Naik, Presiden Jokowi Minta Hentikan Pembukaan Sekolah

Redaksi | Jum'at, 26/03/2021 14:37 WIB
Bila Kasus Covid-19 Naik, Presiden Jokowi Minta Hentikan Pembukaan Sekolah Presiden Jokowi dan murid SD.

JAKARTA (Aksi.id) - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah yang hendak membuka kembali sekolah dan pasar untuk tetap memperhatikan kondisi kasus Covid-19 di daerahnya.

Hal tersebut dikatakannya dalam pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 melalui video konferensi.

Acara itu juga dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurut Jokowi, penanganan Covid-19 bukan hanya soal mengurusi kesehatan, tapi juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah hingga ekonomi nasional. Meskipun, akunya, itu tidak mudah.

"Begitu dilonggarkan di satu sektor, kita intip [kasus] Covid-nya naik tidak? Begitu naik, setop. Para bupati juga harus seperti itu. Sekolah dibuka, tatap muka terbatas, tapi dicek betul ada kasus harian naik apa enggak? Begitu naik, hati-hati harus ada policy, ada kebijakan yang tepat," urainya.

"Begitu juga kalau buka pasar. Ada kasus naik dua kali harus disetop. Kalau tidak, Covid tidak dapat [diatasi] karena [kasus] naik terus," lanjutnya.

Menurut dia, perekonomian tak akan bisa berjalan selama kasus aktif di suatu wilayah masih tinggi.

"Kalau sudah Covid enggak dapet, ekonomi juga [tidak], karena ini berhubungan," katanya.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan para kepala daerah ini tetap waspada dengan lonjakan kasus yang bisa terjadi kapan saja. Terutama daerah yang masih masuk dalam kategori zona merah.

"Jangan lengah, lakukan testing, tracing, treatment, jangan lepas dari ini. Terutama yang masih zona merah, oranye, harus didorong tekan terus agar masuk ke zona hijau," kata Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut ada 14 provinsi dinyatakan siap membuka sekolah sesuai data Kemendikbud Januari.

Yakni, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.

Namun demikian, Wiku menegaskan pembukaan sekolah tatap muka itu harus dibarengi dengan lima tahapan, yakni tahap pra-kondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat-daerah, serta monitoring dan evaluasi.

Terpisah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong blended learning atau pembelajaran campuran antara online (daring) atau luar jaringan (luring) ketika sekolah kembali dibuka setelah vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan pada Juli.

"Walaupun nanti diterapkan [pembelajaran] secara fisik, dengan pengalaman selama pandemi, pasti akan melakukan blended system, akan dicampur," tutur Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto dikutip dari Youtub Kemkominfo TV, Jumat (26/3).

Pembelajaran campuran ini dia harapkan dilakukan di sekolah untuk memfasilitasi siswa yang enggan masuk sekolah atau tidak diizinkan belajar tatap muka oleh orang tuanya.

Dalam kasus tersebut, Sutanto mengatakan guru akan menyediakan dua pilihan metode belajar, yakni langsung di kelas dan secara daring melalui konferensi video.

Meskipun pembelajaran bakal dilakukan tatap muka, ia menegaskan guru dan siswa harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Untuk itu, sekolah diminta memprioritaskan protokol kesehatan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini sudah diizinkan melalui Peraturan Mendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana BOS.

"Misalnya, katakanlah wastafel rusak, dibetulkan. Anak lupa bawa masker. Di sekolah harus siapkan masker itu siswanya. Kemudian sabun untuk cuci tangan, tambah hand sanitizer. Dan itu di masa pandemi sangat diprioritaskan," tambahnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menyebut setiap sekolah di seluruh daerah wajib memberikan opsi pembukaan sekolah setelah vaksinasi rampung.

Ia meyakini risiko Covid-19 terhadap anak tidak sebesar terhadap orang dewasa dan lanjut usia. Sementara, menurutnya Indonesia sudah sangat tertinggal dibanding negara lain terkait kebijakan membuka sekolah.

"Dari semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85 persen dari semua negara tersebut sudah buka sekolahnya. Kita tertinggal, kita dalam 15 persen [sekolah] yang partially open," ucap Nadiem, Kamis (18/3). (ds/sumber CNNIndonesia.com)

Keyword Jokowi Sekolah