JAKARTA (Aksi.id) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima sejumlah tokoh masyarakat Madura di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (18/11/2020).

Dalam kesempatan itu, tokoh masyarakat menyampaikan permintaan agar Madura menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Jawa Timur. Seperti diketahui Mahfud MD juga berasal dari Pulau Garam tersebut.

Tokoh masyarakat berharap Mahfud bisa memperjuangkan hal tersebut. "Kami mohon bapak Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi provinsi," ujar Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Ahmad Zaini dalam keterangannya.

Zaini menjelaskan, saat ini tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura tengah menyiapkan berbagai hal untuk memenuhi syarat pemekaran.
Menurutnya, salah satu yang sedang disiapkan yaitu pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya.

"Saat ini sedang dibahas dan disusun Pamekasan menjadi kota. Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi," tuturnya.

Ahmad Zaini juga berpesan kepada Presiden Joko Widodo melalui Mahfud agar infrastruktur di Pulau Madura mendapatkan perhatian.

Khususnya terkait pembangunan jalan lintas Madura untuk diperlebar atau setidaknya dibuatkan jalan tol.

"Mohon disampaikan, Bapak Presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit Bapak tahu sendiri. Kami awal 2020 pernah mengajukan ke presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tanda tangan kyai-kyai, tetapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden," ucapnya.
Merespons permintaan tersebut,  Mahfud MD menegaskan, dirinya sejak beberapa tahun lalu turut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran Provinsi Madura.

Menurutnya, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan, apalagi, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak termasuk bupati dan DPRD.

"Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal di bawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi," katanya.

Sekadar informasi, rombongan penyampai aspirasi yang datang membawa bus itu, terdiri dari ulama, pimpinan pondok pesantren, para rektor perguruan tinggi se-Madura, serta sejumlah anggota DPRD. (ds/sumber iNews.id)