NEW DELHI (Aksi.id) - Keadaan infeksi Covid-19 di India semakin mengkhawatirkan dengan kondisi fasilitas kesehatan yang hampir tumbang dan oksigen yang menipis.

Hal ini membuat beberapa miliuner atau orang kaya di India mendesak agar pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi untuk melakukan beberapa tindakan penguncian (lockdown).

Salah satu crazy rich yang menggemakan hal itu adalah Uday Kodak. Banker yang juga pemilik Kodak Mahindra Bank itu menyerukan peningkatan tindakan penguncian di India dan mendesak "langkah nasional terkuat" termasuk membatasi aktivitas ekonomi untuk mengurangi penderitaan.

"Pada saat kritis ini ketika (jumlah) korban nyawa meningkat ... melindungi nyawa adalah prioritas utama dan langkah-langkah respons maksimal nasional pada tingkat tertinggi (harus) diminta untuk memutus jalur transmisi," kata Kodak sebagaimana dikutip Forbes, Selasa (4/5/2021).

"Kita harus memperhatikan nasihat ahli tentang hal ini, dari India dan luar negeri."

Sejauh ini setidaknya 11 negara bagian dan wilayah persatuan telah memberlakukan beberapa bentuk pembatasan untuk mencoba dan membendung infeksi. Tetapi pemerintah Modi enggan memberlakukan kuncian nasional, khawatir tentang dampak ekonomi.

Sebelumnya, ahli pandemi sekaligus penasihat Covid-19 Gedung Putih, Amerika Serikat (AS) Anthony Fauci juga menyarankan demikian. Fauci, meminta Modi mempertimbangkan betul saran mengunci diri beberapa minggu.

India harus mengunci diri selama beberapa minggu untuk menahan lonjakan kasus Covid yang menghancurkan saat ini," katanya.

"Tidak ada yang suka mengunci negara ... Tapi jika Anda melakukannya hanya untuk beberapa minggu, Anda bisa memiliki dampak signifikan pada dinamika wabah," jelas Fauci lagi.

India melaporkan 355.828 kasus harian baru per Senin (3/5/2021). Ini menjadikan kasus secara keseluruhan sudah menembus 20 juta, hanya dalam waktu 13 hari saja.

Melansir CNBC International, ada 10 negara bagian dan wilayah yang terparah corona di India. Empat yang paling parah adalah Maharashtra, Kerala, Karnataka, dan Uttar Pradesh. (ds/sumber CNBC News Indonesia)