press enter to search

Sabtu, 15/05/2021 05:41 WIB

Novel Baswedan Diduga Tak Lolos Tes, BIN-BAIS Masuk Tim Penyusun Soal KPK

Redaksi | Selasa, 04/05/2021 16:12 WIB
Novel Baswedan Diduga Tak Lolos Tes, BIN-BAIS Masuk Tim Penyusun Soal KPK Novel Baswedan.

JAKARTA (Aksi.id) - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak lulus mengikuti asesmen atau penilaian dalam proses peralihan para pegawai lembaga antirasuah menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi BKN Paryono mengatakan, pengangkatan pegawai KPK menjadi PNS diatur dalam UU KPK yang direvisi pada 2019 lalu.

Berdasarkan itu, kata dia, para pegawai KPK yang akan menjadi PNS harus terlebih dulu mengikuti tes wawasan kebangsaan.

"Sementara statusnya sekarang bukan [PNS]. Sehingga untuk menjadi peralihan menjadi PNS ini, dites dulu," ujar Paryono, Selasa (4/5).

Pelaksanaan asesmen, kata Paryono, prinsipnya menyerupai seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Bedanya, asesmen sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi PNS, hanya dilakukan sekali lewat tes wawasan kebangsaan.

Untuk tes itu, BKN bekerja sama dengan sejumlah lembaga yakni, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelejen Strategis (BAIS), hingga Dinas Psikologi Angakatan Darat (PsiAD).

Menurut Paryono, sejumlah lembaga itu terlibat mulai dari penyusunan soal hingga menentukan hasil. Namun, Paryono mengaku tak mengetahui pihak yang memutuskan untuk melibatkan sejumlah lembaga tersebut.

"Saya belum dapat informasi tentang ini," ujarnya.

Paryono mengakui untuk seleksi penerimaan CPNS, pelibatan empat lembaga itu merupakan hal baru. Sebab, dalam tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS pada umumnya, keempat lembaga itu tak pernah dilibatkan.

"Tetapi jika ada tambahan tes misalnya tes fisik, wawancara dan lain-lain, dilakukan oleh instansi masing-masing," kata Paryono.

Berdasarkan penelusuran, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) atau asesmen secara rinci diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Dalam bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian, pasal 5 ayat 4 menyebutkan:

"Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara".

Sementara, Paryono mengaku belum melihat atau bahkan mendengar materi dan isi soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan itu, yang berhasil menjegal 75 pegawai KPK. Ia meminta agar pertanyaan soal itu bisa ditanyakan langsung ke peserta tes.

"Saya pun tidak punya akses untuk melihat proses maupun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, Habib Rizieq, atau apa. Saya nggak tahu persis," kata dia.

Sebanyak 75 pegawai, 25 di antaranya adalah pengurus inti wadah pegawai KPK dan penyidik senior Novel Baswedan diduga tak lolos tes tersebut.

Sumber yang ikut dalam tes mengatakan, soal-soal dalam TWK lebih banyak mengajukan pertanyaan soal wawasan radikalisme. Misalnya, kata dia, soal bertanya tentang Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa," katanya mencontohkan soal itu.

Untuk soal-soal itu, ia memperkirakan porsinya antara 70-80 persen. Soal dibuat dalam pilihan ganda dan esai. Dengan pertanyaan itu, ia oleh karenanya mengaku heran belakangan mendengar namanya tak lulus tes. Padahal, ia menganggap soal-soal itu terlalu mudah untuk dijawab.

"Ini sebetulnya tes yang menurut saya itu sangat gampang dan saya pun jadi agak banyak tanya masa enggak lulus. Kira-kira itu. Jebloknya di mana," katanya.

Sedangkan, untuk soal wawasan kebangsaan, ia justru hanya mendapati lewat soal-soal tentang separatis Papua. Soal-soal itu menyinggung tentang OPM, DI/TII, PKI, termasuk HTI dan FPI.

Membaca soal-soal itu, ia menduga ada upaya terstruktur untuk menyingkirkan paham ekstrem kanan dan kiri--merujuk definisi spektrum politik-- di internal KPK. Di sisi lain, ia masih heran dirinya masuk dalam daftar 75 orang yang tak lulus tes.

"Karena background saya juga enggak ada radikal kiri, enggak ada radikal kanan, kan jawabnya gampang banget," ujarnya. (ds/sumber CNNIndonesia.com)

Keyword BIN KPK Soal