Arsul Sani mulanya berkomentar terkait tes alih status pegawai KPK itu tidak transparan sehingga memunculkan isu-isu tertentu. Salah satunya isu yang menyebut tes ASN tersebut sebagai usaha untuk menjegal penyidik tertentu.

"Munculnya isu bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dipergunakan untuk menyingkirkan sejumlah orang tertentu ini adalah karena proses tersebut tampaknya tidak cukup transparan," kata Arsul kepada detikcom, Selasa (4/5/2021).

Arsul berpendapat seharusnya tes ASN itu diiringi dengan informasi yang terbuka dan detail. Selain itu, penyelenggara seharusnya mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan pegawai KPK soal tes tersebut.

"(Jika transparan) maka tuduhan di atas akan lebih dapat diminimalisir. Oleh karena itu kami meminta kepada KPK dan juga instansi terkait dengan proses alih status pegawai KPK seperti BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dan KemenPAN-RB untuk menjelaskan baik kepada pegawai KPK yang mengikuti maupun publik mengenai seluruh proses, tahapan dan sistem penilaian atau evaluasi yang diterapkan," jelasnya.

Arsul menyakini kecurigaan publik dapat diredam bila proses tes alih status pegawai KPK transparan. Dia mengatakan jika tidak transparan maka berpotensi memunculkan prasangka negatif.

"Sehingga ketiadaan transparansi atau penjelasan yang memadai di ruang publik akan memberi ruang untuk berkembangnya prasangka-prasangka negatif terhadap bukan saja KPK tapi juga pemerintahan Presiden Jokowi," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Novel Baswedan mengaku mendengar kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK melalui tes alih status sebagai ASN. Novel sendiri juga sebagai bagian dari pegawai yang tidak lolos.  (ny/Sumber: detik.com)