JAKARTA (Aksi.id) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan pembekalan kepada bupati/wali kota beserta wakilnya yang merupakan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020.

Pembekalan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada kesempatan itu Firli menyebut, sebanyak 150 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Sebanyak 21 orang di antaranya merupakan gubernur dan bupati/wali kota sebanyak 129 orang.

Dia pun mengingatkan agar kepala daerah tidak korupsi. Selain itu dia juga mengingatkan program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi juga memiliki risiko terjadinya korupsi.

“Mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi. Pada tahapan-tahapan tersebut ada risiko terjadinya fraud,” katanya dalam acara pembekalan yang dilaksanakan virtual, Kamis (10/6/2021).

Selain kepala daerah, Firli juga membeberkan beberapa profesi yang juga tersandung kasus korupsi. Di antaranya dari swasta 329 orang, anggota DPR/DPRD 280 orang serta PNS Eselon I/II/III 235 orang.

“Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan 739 kasus, pengadaan barang dan jasa 236 kasus serta penyalahgunaan anggaran 50 kasus,” ujarnya.

Namun demikian, Firli menegaskan KPK sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan.

“Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach). Kedua, pendekatan pencegahan (preventif approach). Ketiga, pendekatan penindakan (law enforcement approach),” ujarnya. (ds/sumber iNews.id)