JAKARTA (Aksi.id) - Partai Buruh menilai bahwa pemerintah sebaiknya membuat kebijakan pemisahan pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tidak, serta memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan tepat sasaran.

Hal ini demi menyiasati beban subsidi BBM yang dipikul negara, yakni mencapai Rp 502 triliun, dan di sisi lain menyelamatkan jutaan pekerja dari keterpurukan ekonomi akibat mahalnya BBM dan harga barang.

"Misalnya, untuk sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan publik yang lain, BBM-nya tidak ada kenaikan (harga)," ungkap Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (24/8/2022).

"Sedangkan untuk mobil, (pemisahannya) menggunakan tahun pembuatan. Misalnya, yang diproduksi tahun 2005 ke bawah, tidak mengalami kenaikan harga Pertalite," ujarnya.

Pemisahan ini dianggap penting karena daya beli kalangan pekerja saat ini disebut sudah rendah, imbas pandemi Covid-19 dan penerapan UU Cipta Kerja. Kedua hal tadi membuat kalangan pekerja, selama 3 tahun terakhir, praktis tak mengalami kenaikan upah secara signifikan.

Sementara itu, inflasi terus melambung dan harga-harga kebutuhan kian mahal. "Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen," ujar Said.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga diprediksi bakal membuat banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi lewat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Buruh akan menjadi korban dua kali. Biaya hidup semakin mahal, sedangkan nafkah mereka terancam. "Selain itu, sebelum energi terbarukan siap beroperasi, sepanjang itu pula harga BBM tidak perlu dinaikkan," kata Said.

Dia menyatakan bahwa partainya dan sejumlah elemen serikat pekerja akan berunjuk rasa pada awal bulan depan seandainya harga BBM dinaikkan pemerintah.

"Bilamana BBM dipaksakan naik juga, maka Partai Buruh bersama serikat petani, nelayan, ojek online, pekerja rumah tangga, dan miskin kota; akan melakukan pemogokan besar-besaran yang diawali dengan demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada awal September," ujar Said.

Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM sudah dikemukakan oleh internal Istana, salah satunya dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan menyebutkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022). (ds/sumber Kompas.com)