JAKARTA (Aksi.id) - Partai Gerindra menyumbang sejumlah kader yang terjun langsung membantu pemerintahan saat ini. Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 adalah salah satunya. Dasco cukup membuktikan kapasitasnya di Parlemen Senayan melalui penghargaan yang pernah diterimanya pada Desember 2021.

Dalam perhelatan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2021, Dasco dianugerahi sebagai Pimpinan DPR Terpopuler. Seringnya Dasco menjadi pilihan pertama awak media untuk mengonfirmasi sejumlah isu terkini menjadi salah satu alasan dirinya dinilai terpopuler di antara pimpinan DPR lainnya.

Konsultan KWP Awards 2021 Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan, salah satu alasan mengapa penganugerahan penghargaan Pimpinan DPR Terpopuler itu diberikan kepada Dasco adalah kemudahan komunikasi yang dibangun Dasco dengan para awak media.

“Dia mudah dihubungi dan diwawancarai teman-teman media, khususnya mereka yang berada di bawah Koordinatoriat Wartawan Parlemen,” ujar Pangi saat menjelaskan kriteria penilaian peraih penghargaan itu.

Selain itu, Dasco juga dipuji sebagai anggota parlemen yang punya pemahaman mumpuni terhadap berbagai isu terkini, baik itu lokal maupun nasional.

“Dia interaktif dan responsif, serta menguasai atau mengetahui isu terkini yang ditanyakan oleh awak media,” kata Pangi.

Dasco yang merupakan kelahiran Bandung ini juga cukup vokal menyampaikan aspirasi masyarakat di Parlemen Senayan sejak terpilih dan menjabat sebagai legislator melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III pada 2014. Salah satunya bisa dilihat ketika Dasco memimpin sebuah rapat paripurna DPR pada 2021.

Saat itu, Dasco sebagai pimpinan memberi peringatan kepada para anggota dewan yang tertidur di tengah rapat berlangsung. Terbaru, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga baru saja dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Pakuan pada Desember 2022.

Dasco menyampaikan orasi ilmiah dengan judul ‘Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat’.

Pada kesempatan itu, Dasco menegaskan bahwa pilar utama demokrasi adalah jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara, termasuk juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

“Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya,” tegasnya. (ds/sumber Sindonews.com)