JAKARTA, (aksi.id) - Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, usulkan untuk sekolah-sekolah kejuruan atau vokasi dapat memenuhi kebutuhan industri, untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja para siswa lulusan sekolah kejuruan.

Menurut Muhadjir, pemerintah kini tengah mengupayakan agar porsi waktu kegiatan belajar mengajar siswa lebih diperbanyak di bidang kegiatan industri.

"Sekarang sudah jalan, ada 4.200 sekolah (negeri) yang bermitra dengan dunia industri dan dunia usaha. Sekarang kita dorong agar 60 persen minimum waktu belajar siswa berada di industri dan dunia usaha," ujarnya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Bahkan kurikulum pengajaran yang disusun, lanjut Muhadjir, hendaknya juga turut menyesuaikan kebutuhan industri. "Kemudian 70 persen kurikulum ditentukan dunia usaha, industri partner-nya sekolah," imbuh Muhadjir.

Meski kebijakan tersebut belum berlaku di seluruh sekolah, Muhadjir optimistis penerapan kebijakan tersebut akan berjalan baik. Sebab upaya percepatan penyerapan tenaga kerja siswa lulusan sekolah kejuruan di bidang Industri, juga ditopang dengan upaya pemberian pelatihan keahlian tambahan bagi para guru mereka.

"Sudah ada (program) keahlian ganda, sekarang sudah ada. Kemarin ada 5 ribu orang pengajar. Sekarang ini kita target 5 ribu juga tapi kira-kira baru 4 ribu. Tahun 2019 nanti, 40 ribu guru-guru SMK kita harap punya keahlian ganda," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, dalam proses pelatihan para guru diarahkan untuk belajar langsung di beberapa perusahaan dan pabrik-pabrik, agar dapat lebih ahli mengakomodir seluruh proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Jadi kalau misalnya guru fisika padahal dia mengajar di jurusan otomotif, ya dia kita sekolahkan lagi, agar menguasai bidang otomotif. Sehingga nanti kalau membimbing siswa dia tak canggung tak boleh bilang `saya guru fisika jadi saya enggak ngerti itu.` Enggak boleh itu. Dia guru SMK otomotif (ya) harus bisa," tutur Muhadjir. (Sumber: kumparan).