press enter to search

Sabtu, 24/08/2019 01:27 WIB

Perluasan Ganjil Genap Wajib Didukung, BPTJ: Efektif Tekan Polusi Udara

Redaksi | Kamis, 08/08/2019 13:58 WIB
Perluasan Ganjil Genap Wajib Didukung, BPTJ: Efektif Tekan Polusi Udara

JAKARTA (Aksi.id) – Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, mengemukakan perluasan ganjil genap efektif menekan polusi udara dan kemacetan arus lalu lintas di Jakarta.

Kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id, Kamis (8/8/2019), dia menuturkan perluasan yang tengah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta akan meraih benefit berganda karena patut didukung publik.

Dia menuturkan ganjil genap pernah digagas dan diimplementasikan oleh BPTJ saat perhelatan Asian Games lalu. Dengan sembilan titik pemberlakuan ternyata dapat mengurangi CO2 rata-rata sebesar 20,30 persen pada koridor jalan arteri yang diimplementasikan ganjil genap.

“Itu hanya sembilan titik. Pemprov DKI akan memberlakukan di 25 titik, tentu benefit menekan polusi udara akan lebih besar, dapat mencapai dua kali lipatnya yakni hingga 40 persen,” cetusnya.

Ganjil genap patut didukung tinggi, dia mengemukakan karena penggunaan kendaraan pribadi semakin besar di kawasan Jabodetabek. “Dari 100 juta pergerakan orang setiap hari, sebanyak 80 persen menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan share angkutan umum hanya 20 persen,” ujarnya.

Karenanya dengan ganjil genap maka diharapkan terjadi lebih banyak lagi migrasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. “Dalam kaitan ini maka BPTJ mengingatkan Pemprov DKI untuk memperbesar aksesibilitas warga terhadap transportasi publik,” tuturnya.

Evaluasi

Kaitan dengan uji coba ganjil genap, Bambang Prihartono mengutarakan BPTJ bersama Pemprov DKI dan stakeholder lainnya akan mengevaluasi. “Hasil evaluasinya bisa saja lokasi ganjil genap dikurangi atau ditambah. Atau dapat juga jam pemberlakuannya ditambah,” ungkapnya.

Dia menekankan perluasan ganjil genap merupakan salah satu langkah yang saat ini memungkinkan untuk segera dilakukan dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Kebijakan lain seperti Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan tertentu yang juga untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor, imbuhnya, ternyata membutuhkan proses yang tidak sebentar. “Padahal, persoalan kemacetan dan polusi udara merupakan masalah yang harus ditangani saat ini,” tegasnya. (awe/adinda)