BATAM (Aksi.id) – Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Ditjen Perhubungan Laut menggelar pertemuan Marine Electronic Highway (MEH) Working Group Intersessional Meeting yang dihadiri tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, Singapura) serta perwakilan dari Malacca Straits Council (MSC) di Batam, Kamis (22/8/2019).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan 43rd Tripartite Technical Expert Group (TTEG) Meeting dan 10th MEH Working Group Meeting yang dihelat di Singapura pada tahun 2018, di mana diputuskan bahwa perlu dilaksanakan pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan intersessional.

Direktur Kenavigasian Basar Antonius yang juga bertindak selalu Head of Delegation (HoD) Indonesia mengungkapkan, pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas lebih lanjut serta review terhadap MEH Data Centre, termasuk di antaranya harmonisasi format data dan rencana pengembangan serta pendanaan implementasi MEH.

“MEH menggunakan inovasi teknologi terkini untuk menciptakan jaringan dan memelihara infrastruktur informasi kelautan yang sangat berguna bagi seluruh stakeholders dan pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura,” kata Basar.

Sebagai cikal bakal dari E-Navigation yang didukung penuh International Maritime Organization (IMO), MEH diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran dan meminimalisir pencemaran lingkungan maritim.

Tentunya perlu dibarengi dengan perbaikan operasi pelayaran dan penggunaan teknologi serta sistem manajemen yang baru.

MEH Data Centre, memiliki peranan yang vital untuk mengintegrasikan data meteorologi, pasang surut, arus dan data lainnya yang berasal dari tiga negara pantai untuk nantinya disampaikan kepada pengguna melalui aplikasi web portal MEH.

Namun demikian, dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, lanjut Basar, tentunya terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan MEH Data Centre dapat berfungsi secara optimal.

Saat ini MEH Data Centre sudah tidak optimal fungsinya, baik dari sisi hardware maupun software mengingat usia dari perangkat tersebut serta tingkat kesulitan operasional dan maintenance-nya, khususnya dalam debugging software dan spare perangkat. Di samping hal tersebut, keadaan sensor station dari tiap-tiap negara dan data exchange yang tidak berjalan sejak tahun 2017 juga menjadi faktor penghambat yang lainnya.

“Kami menyadari bahwa diperlukan restrukturisasi dan penataan ulang terhadap sistem dan infrastruktur MEH Data Centre yang dikembangkan pada tahun 2011 untuk dapat memenuhi persyaratan teknologi E-Nagivasi terkini,” imbuh Basar.

Tantangan ke depannya adalah bagaimana MEH ini dapat difungsikan kembali dengan merubah total hardware dan softwarenya, namun embrio MEH masih melekat walaupun struktur di dalamnya berubah.

Perubahan ini harus mampu untuk memenuhi perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna di Selat Malaka dan Singapura. (omy)