press enter to search

Minggu, 13/07/2025 14:36 WIB

Kepada Delegasi Jepang, Kemenhub Tawarkan Bangun dan Kelola Bandara Labuan Bajo

Dahlia | Rabu, 11/09/2019 19:31 WIB
Kepada Delegasi Jepang, Kemenhub Tawarkan Bangun dan Kelola Bandara Labuan Bajo Kepala Balitbanghub Sugihardjo (foto:ist)

BADUNG (aksi.id) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengembangan dan Penelitian Perhubungan (Balitbanghub) menawarkan kepada delegasi Jepang untuk investasi si bandara-bandara di Indonesia, terutama Bandara Komodo, Labuan Bajo.

Penawaran itu disampaikan Kepala Balitbanghub Sugihardjo saat menutup perhelatan Focus Group Discussion bertema Acceleration of Government Cooperation with Business Entities for Airport Infrastructure Development in Indonesia, yang digelar di Kuta Bali, Rabu (11/9/2019).

Dalam FGD itu terdapat 20 anggota delegasi dari Jepang yakni Minoru Takeuchi dari MLIT Jepang, Masahiro Yoshini (Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development), Yukimitsu Imaizumi (Tokyo Kanetsu KK), Tadahiro Masumoto (Kansai International Airport) dan Akio Takayasu (MILT).

Menurut Sugihardjo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong pengelolaan bandara dikerjasamakan dengan pihak ketiga, termasuk investor swasta, agar beban APBN dapat dikurangi.

Pengembangan bandara dengan melibatkan investor swasta juga akan mendorong pengelolaan bandara menjadi lebih dinamis, pelayanan lebih meningkat dan semakin luasnya network untuk menjaring penumpang pesawat.

Dia memyebutkan ada dua skema dalam partisipasi swasta. Pertama, pengembangan dan pengelolaan bandara-bandara kelolaan Ditjen Perhubungan Udara. Swasta dapat memiliki izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

“Hanya saja kalau investasi asing maka harus bekerja sama dengan perusahaan nasional berupa joint venture dengan kepemilikan saham oleh asing tidak boleh lebuh dari 49 persen,” jelas mantan Sekjen Kementerian Perhubungan tersebut.

Dia menjelaskan kerja sama dengan memperhitungkan waktu dan besaran konsesi ini tentu saja harus melalui tender atau lelang terbuka.

Kedua, skema kerja sama dengan BUBU eksisting yakni PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Kerja sama business to business ini dapat berupa pengelolaan terminal hingga pembangunan kawasan di area sekitar terminal.

Dalam konteks skema pertama, Sugihardjo mengutarakan pemerintah menawarkan pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bandara kelolaan Ditjen Perhubungan Udara terbuka dikelola, termasuk oleh investor dari Jepang.

“Pengelola bandaranya dimungkinkan untuk mendapat status sebagai BUBU,” tegasnya di diskusi, yang dihadiri pula Kepala Puslitbang Transportasi Udara Balitbanghub, Moh. Alwi, Kapuslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Sahattua P Simatupang dan Kapuslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Baitul Ikhwan, itu.

Mengenai Bandara Labuan Bajo, dia meyakinkan investor bahwa bandara itu memiliki potensi untuk maju dan menguntungkan investor. “Letaknya di kawasan obyek wisata komodo, pemandangan alam eksotis dan keramahan penduduknya, menjadi daya tarik luar biasa parwisata,” tuturnya.