MANGGARAI BARAT (aksi.id) – Badan Pengembangan dan Penelitian Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan tak tanggung-tanggung dalam merayu investor dari Jepang.

Dalam menawarkan kepada 20 anggota delegasi Jepang untuk investasi di bandara-bandara di Indonesia, Balitbanghub memboyong mereka ke Bandara Komodo, Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/9/2019).

Kepala Puslitbang Transportasi Udara Balitbanghub, Moh. Alwi, Sekretaris Balitbanghub Rosita Sinaga dan Kepala Puslitbang Transpirtasi Darat Baitul Ikhwan mengawal langsung delegasi dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang, operator bandara serta pebisnis dari Negeri Sakura tersebut.

Anggota delegasi dari Jepang antara lain Minoru Takeuchi dari MLIT Jepang, Masahiro Yoshini (Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development), Yukimitsu Imaizumi (Tokyo Kanetsu KK), Tadahiro Masumoto (Kansai International Airport) dan Akio Takayasu (MILT).

Sebelum berkeliling bandara Komodo, delegasi Jepang itu mendapatkan pemaparan dari Agus P Santono tentang Skema Pendanaan Infrastruktur di Kementerian Perhubungan. Selain itu, pemaparan dari Kepala Bandara Komodo, IK Gunarsa, yang menjelaskan kondiai eksisting bandara kelolaan Ditjen Perhubungan Udara tersebut.

Pelayanan naik & network lebih luas

Sebelumnya Kepala Balitbanghub Sugihardjo menyampaikan langsung penawaran bangun dan kelola Bandara kepada delegasi Jepang itu. Penawaran dikemukakan Sugihardjo saat menutup perhelatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Acceleration of Government Cooperation with Business Entities for Airport Infrastructure Development in Indonesia, Rabu (11/9/2019), di Kuta, Bali.

Perhelatan FGD kerja sama Balitbanghub dengan MILT Jepang itu juga digelar di Jepang. Rangkaian FGD di Jepang, tim ahli dari Balitbanghub mempelajari skema kerja sama pengelolaan bandara-bandara di Jepang dengan pihak swasta.

Menurut Sugihardjo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong pengelolaan bandara dikerjasamakan dengan pihak ketiga, termasuk investor swasta, agar beban APBN dapat dikurangi.

Pengembangan bandara dengan melibatkan investor swasta juga akan mendorong pengelolaan bandara menjadi lebih dinamis, pelayanan lebih meningkat dan semakin luasnya network untuk menjaring penumpang pesawat.

Dia memyebutkan ada dua skema dalam partisipasi swasta. Pertama, pengembangan dan pengelolaan bandara-bandara kelolaan Ditjen Perhubungan Udara. Swasta dapat memiliki izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

“Hanya saja kalau investasi asing maka harus bekerja sama dengan perusahaan nasional berupa joint venture dengan kepemilikan saham oleh asing tidak boleh lebuh dari 49 persen,” jelas mantan Sekjen Kementerian Perhubungan tersebut.

Dia menjelaskan kerja sama dengan memperhitungkan waktu dan besaran konsesi ini tentu saja harus melalui tender atau lelang terbuka.

Kedua, skema kerja sama dengan BUBU eksisting yakni PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Kerja sama business to business ini dapat berupa pengelolaan terminal hingga pembangunan kawasan di area sekitar terminal.

Dalam konteks skema pertama, Sugihardjo mengutarakan pemerintah menawarkan pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bandara kelolaan Ditjen Perhubungan Udara terbuka dikelola, termasuk oleh investor dari Jepang.

“Pengelola bandaranya dimungkinkan untuk mendapat status sebagai BUBU,” tegasnya di diskusi, yang dihadiri pula Kepala Puslitbang Transportasi Udara Balitbanghub, Moh. Alwi, Kapuslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Sahattua P Simatupang dan Kapuslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Baitul Ikhwan, itu.

Mengenai Bandara Labuan Bajo, dia meyakinkan investor bahwa bandara itu memiliki potensi untuk maju dan menguntungkan investor. “Letaknya di kawasan obyek wisata komodo, pemandangan alam eksotis dan keramahan penduduknya, menjadi daya tarik luar biasa parwisata,” tuturnya.

(awe).