Eks Dirut Jasa Tirta

KPK juga melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputro terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Djoko bersama dengan pihak swasta bernama Andririni diduga merugikan negara hingga Rp3,6 miliar.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (30/9).

Pantauan CNNIndonesia.com, Djoko meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.58 WIB setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di lobi gedung dwiwarna tersebut dengan mengenakan rompi oren khas tahanan KPK.

Dalam perkara ini, Djoko selaku Dirut Perum Jasa Tirta II menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Setelah diangkat menjadi orang nomor satu di perusahaan itu pada 2016, Djoko diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran. 

Menurut Febri, revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat dari awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.

Djoko ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2018 silam. 

Penambahan anggaran ini dilakukan terhadap perencanaan strategi korporat dan strategi bisnis senilai Rp3,8 miliar serta perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II senilai Rp5,7 miliar. 

"Setelah dilakukan revisi anggaran, DS kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk AY sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut," ujar Febri. 

Febri menyebut dalam pelaksanaan pekerjaan itu Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta. Realisasi penerimaan pelaksanaan proyek sampai 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan itu sebesar Rp5,5 miliar.(lia/sumber:cnnindonesia)