JAKARTA (Aksi.id) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 6.184 unit rumah rusak dan 108.313 warga mengungsi akibat gempa dengan magnitudo 6,5 yang terjadi di Maluku, 26 September lalu.

"Data BNPB per 3 Oktober 2019, pukul 16:00 WIB mencatat rumah rusak 6.184 unit," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, lewat keterangan tertulis, Jumat (4/10).

Rinciannya, rumah rusak berat mencapai 1.990 unit, rusak sedang 1.101 unit, dan rusak ringan 3.093 unit.

Selain kerusakan di sektor pemukiman, jumlah fasilitas umum yang rusak sebanyak 56 unit.

Agus juga menyebut pengungsi mencapai 108.313 orang. Selain itu, korban meninggal dunia mencapai 34 orang, sedangkan luka-luka 149 orang.

Menurutnya, jumlah pengungsi yang besar itu tak lepas dari ketidaktahuan warga soal makna status tanggap darurat.

"Anggapan mereka bahwa selama masa tanggap darurat masyarakat sebaiknya masih di tempat pengungsian. Kondisi itu mengakibatkan banyak penyintas yang memutuskan akan tetap di pengungsian hingga masa tanggap darurat berakhir pada 9 Oktober 2019," tutur dia.

Namun demikian, BNPB menyebut penyaluran bantuan logistik, baik yang melalui posko provinsi maupun kabupaten ataupun yang langsung ke lokasi pengungsian, makin merata.

BNPB, kata Agus, kembali memberikan bantuan dana siap pakai Rp1 miliar untuk operasional penanganan darurat. Di samping itu, logistik berupa tenda gulung 5.000 lembar, matras 3.500 lembar, dan selimut 5.000 lembar akan diberangkatkan malam ini menuju Maluku.

"Terkait dengan pelayanan kesehatan, BNPB mengerahkan 3 unit rumah sakit lapangan," tutupnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Artinya, status ini lebih dikenakan kepada sistem penanganan oleh petugas. (ds/sumber CNN)