Jakarta (aksi.id) - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengkritisi rencana pemerintah yang bakal memberikan sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan. Rencana pemberian saksi tersebut direalisasikan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres).

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai sanksi bagi penunggak BPJS Kesehatan bisa berpotensi maladministrasi. Menurutnya sanksi bagi penunggak BPJS Kesehatan tidak memiliki landasan yuridis. Baik dalam UU BPJS Kesehatan maupun PP Nomor 86 Tahun 2013 hanya mengatur tentang pendaftaran dan pemberian data.

Menurutnya pelayanan publik lain juga merupakan hak konstitusional warga. Maka diperkirakan pemberian sanksi akan mencederai hak tersebut kepada masyarakat. Apalagi iuran BPJS Kesehatan bukan seperti pajak yang bila tidak membayar dikenakan sanksi.

"Untuk itu disarankan pemerintah mengubah skema sanksi ke skema syarat administratif melalui sistem pelayanan publik terintegrasi," kata dia dalam Diskusi `BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera` di Ruang Kekini, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019).

Ia menjelaskan, sanksi bagi penunggak BPJS kesehatan itu tak memiliki landasan yuridis. Baik dalam UU BPJS maupun dalam PP No 86/2013, yang hanya mengatur tentang pendaftaran dan pemberian data.

"Adapun pelayanan publik lain juga merupakan hak konstitusional warga, diperkirakan skema pemberian sanksi akan mencederai hak konstitusional warga. Apalagi iuran BPJS kesehatan bukan merupakan pajak," papar dia.

Penerapan sanksi, lanjut dia, juga kurang pas. Hal itu karena dikhawatirkan tak cuma pemberi upah maupun mereka yang tidak mendaftar yang dikenakan sanksi, melainkan si penunggak dalam hal ini pemilik kartu juga dikenakan sanksi.

"Pasal 15,16,17 UU BPJS Kesehatan mengatur bahwa sanksi dikenakan bagi pemberi upah atau warga negara yang tidak mendaftarkan diri dan tidak bersedia memberikan data diri maupun keluarga. Tak ada ketentuan sanksi bagi mereka yang menunggak iuran," jelasnya.

Dia meminta pemerintah lebih fokus pada skema kenaikan iuran dan pembebanan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan kesehatan.

"Lalu efektivitas pengumpulan dana dari PUU Badan Usaha dan Penyelenggara Negara untuk memastikan tidak terjadi perbedaan jumlah peserta, dan meningkatkan dukungan anggaran dari pemda," tambahnya.